Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera memiliki bupati definitif.

PENAJAM-Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-6162 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) masa jabatan 2018-2023, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022 Smr tertanggal 26 September 2022, telah keluar.

SK ini menindaklanjuti surat permohonan Gubernur Kaltim Isran Noor yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri bernomor 100/10593/B.POD.II perihal Pemberhentian Bupati PPU Masa Jabatan Tahun 2018–2023 yang juga menindaklanjuti surat sekretaris kabupaten PPU Nomor 180/285/Pem-Um/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pemrosesan Pemberhentian Bupati PPU.

SK pemberhentian AGM selaku bupati PPU itu diteken Mendagri Muhammad Tito Karnavian tertanggal 23 November 2022 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 4 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SK ini salinannya disampaikan kepada Wakil Bupati PPU Hamdam yang terhitung sejak 19 Januari 2022 menjabat pelaksana tugas (plt) bupati. Penetapannya sebagai plt bupati terhitung seminggu sejak AGM diciduk melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap, pada Rabu, 12 Januari 2022 di Jakarta.

Setelah melalui serangkaian persidangan di PN Negeri Samarinda, majelis hakim memutuskan AGM divonis 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Sidang pembacaan putusan digelar pada 26 September 2022. Putusan lainnya, majelis hakim mencabut hak dipilih AGM dalam pemilihan jabatan publik selama 3 tahun 6 bulan terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Pada 19 Oktober, AGM telah dieksekusi KPK ke Lapas Kelas II A Balikpapan untuk menjalani pidana. Dengan SK Mendagri terkait pemberhentian AGM ini, selangkah lagi Hamdam jadi bupati definitif.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab PPU Sodikin saat dihubungi Kaltim Post, Jumat (2/12) membenarkan apabila saat ini SK Kementerian Dalam Negeri sudah terbit, dan saat ini salinannya sedang diambil oleh staf Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Samarinda. “Sementara, untuk pemberitahuan ke DPRD PPU sudah kami sampaikan hari ini (kemarin),” kata Sodikin.

Selanjutnya, kata dia, Senin (5/12) fisik surat dari Kementerian Dalam Negeri disampaikan pihaknya ke DPRD PPU, sehingga bisa dijadikan dasar pembahasan internal dewan. “Kami berharap, tanggal 6 Desember 2022 mudah-mudahan paripurna DPRD PPU tentang pengumuman pengangkatan plt bupati jadi definitif. Nah, berita acara paripurna itu sebagai lampiran untuk mengajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur oleh DPRD PPU. Kemudian, balasan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar penetapan jadwal pelantikan definitif,” jelasnya. (far/k16)

 

ARI ARIEF

[email protected]