TAHUN depan perputaran uang di Kaltim bakal berkali lipat dibanding tahun sebelumnya. Setidaknya, alokasi APBN yang bakal mengucur di wilayah Kaltim 2023 sebesar Rp 62,79 triliun. Meningkat jika dibandingkan 2022, yang angkanya Rp 28,81 triliun. Kemarin (2/12), Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Muhdi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2023 dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) kepada kepala satuan kerja instansi vertikal dan bupati dan wali kota se-Kaltim.

Gubernur mengatakan, alokasi APBN 2023 di wilayah Kaltim sebesar Rp 62,79 triliun yang terdiri atas belanja Kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 dengan nilai total Rp 30,20 triliun, dan alokasi TKDD untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim sebesar Rp 32,59 triliun. Perinciannya adalah, TKDD untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp 6,562 triliun, Kutai Kartanegara Rp 5,919 triliun, Kutai Timur Rp 4,664 triliun, Kabupaten Berau Rp 2,774 triliun, Kutai Barat 2,687 triliun, Paser Rp 2,257 triliun, Samarinda 1,872 triliun, Mahakam Ulu 1,508 triliun, Balikpapan 1,599 triliun, Bontang 1,372 triliun, dan Penajam Paser Utara Rp 1,367 triliun.

"Ini mencatatkan sejarah baru terbesar sepanjang sejarah Kaltim yang biasanya berkisar Rp 8 triliun, pada 2023 dialokasikan Rp 30,20 triliun yang kurang lebih 22,9 triliun atau 75,8 persen dari belanja kementerian/lembaga di Kalimantan Timur dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur IKN Nusantara," kata Isran. Dana transfer ke daerah yang angkanya cukup fantastis ini diharapkan bisa menjadi angin segar setelah pelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Nantinya anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal, serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah untuk mendukung kinerja daerah mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan memajukan perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim Mahdi mengatakan, peningkatan alokasi DIPA untuk kementerian/lembaga di wilayah Kaltim, karena adanya alokasi pembangunan IKN sebesar 22,9 triliun atau 75,8 persen belanja kementerian di Kaltim. "Dengan ini, harapan pembangunan IKN juga bisa menyebarluaskan pertumbuhan ekonomi baru, meredam efek resesi ekonomi global," sebutnya. Hal ini juga upaya pemerataan melakukan pembangunan secara nasional. (riz/k16)

 

Nofiyatul Chalimah

[email protected]