SAMARINDA–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang diplot Rp 3,9 triliun masih menempatkan pengentasan banjir dan penataan kota menjadi prioritas.
Di samping itu, visi-misi wali kota dalam bentuk Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) juga dilanjutkan. Sejumlah penyesuaian terus dilakukan setelah pengesahan anggaran bersama DPRD Samarinda, Senin (21/11) lalu.
Lebih rinci soal rencana pembangunan tahun depan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Samarinda Ananta Fathurrozi menyampaikan, pengentasan banjir dan penataan kota masih jadi prioritas utama. Misalnya, rencana revitalisasi Citra Niaga, Kompleks GOR Segiri, Polder Air Hitam, dan Tepian Mahakam (Jembatan Mahkota-Pelabuhan Samarinda). “Titik-titik itu telah disusun detail engineering design (DED) pada 2022, dan siap digarap tahun depan,” ucapnya, Rabu (23/11).
“Tidak hanya itu, Pro Bebaya sebagai salah satu program unggulan juga dilanjutkan,” tambahnya.
Sementara mengutip penyampaian Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam pidatonya saat rapat persetujuan bersama APBD 2023, Senin lalu, pemkot berencana menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru, diakuinya tengah diupayakan. Ananta memerinci, saat ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) juga aktif melakukan rapat koordinasi (rakor), yang salah satu pembahasannya untuk merealisasikan keinginan kepala daerah tersebut.
“Pak Wali ingin ada kenaikan, misalnya Rp 50 ribu pun tidak masalah. Karena itu bertahap. Rencananya diberlakukan juga bagi pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemkot Samarinda. Tetapi belum final,” jelasnya.
Sementara itu, lebih detail soal catatan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 600 miliar yang dicatatkan dalam batang tubuh APBD 2023, Ananta menyebut, angka itu diputuskan dengan indikator yang terukur. Bahwa sumber anggarannya juga bermacam-macam, misalnya dari kegiatan-kegiatan earmark (yang sudah ada peruntukannya berdasarkan arahan pemerintah pusat) yang belum terealisasi, atau pekerjaan fisik lain yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan.
“Termasuk kegiatan MYC (multiyear contract) tahun ini, beberapa kegiatan belum berprogres. Makanya sisa lebih anggarannya menjadi SiLPA, dan akan dikucurkan lagi tahun depan,” terangnya.
Untuk program MYC, yakni pembangunan terowongan di Kelurahan Sungai Dama dan kolam retensi di Kelurahan Budaya Pampang, kolam retensi dan turap Sungai Bengkuring Kelurahan Sempaja Timur, Pemprov Kaltim melalui bankeu akan mengucurkan sekitar Rp 20 miliar. Namun, hal itu tidak jadi masalah kerena untuk kegiatan fisik biasanya lebih cepat terserap.
“Kami juga memantau progres pekerjaan tahun ini, di mana hasil akhirnya baru bisa diketahui setelah tutup tahun anggaran atau akhir Desember mendatang,” jelasnya.
Sebelumnya, terkait proses penganggaran, Kepala Bidang (kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Zuheriansyah menerangkan, pembahasan anggaran telah mengalami beberapa penyesuaian. Saat menyerahkan usulan raperda pada pertengahan September lalu, pendapatan daerah mencatatkan Rp 2,8 miliar, kemudian terkoreksi menjadi Rp 3,3 miliar. “Begitu juga dari sisi belanja daerah, dari Rp 2,8 triliun, terkoreksi menjadi Rp 3,9 triliun,” ucapnya, Selasa (22/11).
Hal itu menimbulkan selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah sekitar Rp 1,08 triliun. Bahwa angka tersebut dipenuhi dari penyesuaian dana transfer mencapai Rp 489 miliar, serta SiLPA yang diprediksi mencapai Rp 600 miliar. “Penyesuaian dana transfer misalnya alokasi dana kurang salur dari pemerintah pusat, serta peningkatan bantuan keuangan (bankeu),” jelasnya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46