ASEP SAIFI/KP

BIANG BANJIR LUMPUR: Pertambangan ilegal di Kelurahan Rawa Makmur, RT 43, ditolak warga. Pekerjaan penggalian pun sudah sempat dilakukan dengan alat berat pekan lalu.

 

 

Kegiatan pertambangan ilegal kembali terjadi di RT 43, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran. Aktivitas tanpa izin yang masuk ke lingkungan warga pekan lalu merupakan yang keempat kalinya terjadi.

 

SAMARINDA­-Sebelumnya, tiga penambang lainnya bebas lalu-lalang mengeruk “emas hitam” di wilayah tersebut.

Ketua RT 43 Imam Basori menerangkan, Kamis (17/11) lalu, penambang bernama Rohim meminta izin ke RT untuk melakukan aktivitas penggalian. Namun, agar dapat izin perlu kesepakatan seluruh warga lebih dahulu. "Saya sampaikan Sabtu (19/11) malam akan musyawarah bersama warga untuk membahas itu. Karena kami tidak ingin kejadian sebelumnya terulang. Penambang meninggalkan bekas begitu saja," bebernya.

Belum sempat terjadi musyawarah, Jumat (18/11) malam, alat berat justru sudah masuk ke wilayah permukiman warga. Bahkan sudah sempat melakukan penggalian, batu bara pun sudah tampak dan tinggal dipindahkan. "Akhirnya warga ribut, karena belum diterima masyarakat tapi sudah berkegiatan. Bahkan sampai tengah malam, ada polisi dari Polsek Palaran dan Polresta juga," sambungnya.

Alat dikeluarkan dari lokasi yang dimaksud, sementara ditempatkan di samping pos RT 43. Masyarakat hanya berharap alat tersebut dikeluarkan dari lingkungan mereka, dan tidak lagi melakukan penambangan. "Kami sudah kapok, setiap kali hujan pasti banjir lumpur dan pasir. Itu karena tiga penambang sebelumnya yang beraktivitas di sekitar lokasi itu juga," sesalnya.

Imam membeber, hingga kemarin (21/11), sang penambang masih berupaya melakukan komunikasi dengan dirinya. Rohim meminta diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pertambangan tersebut. "Sudah saya sampaikan bahwa kami menolak. Apa pun alasannya, alat berat harus dikeluarkan dari wilayah RT 43," tegasnya.

Sementara itu, Lurah Rawa Makmur M Yulian Mustofa menyebut, sudah menerima informasi soal adanya aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Dia pun memastikan tidak ada kaitannya dengan kelurahan, sehingga bila ingin ditolak, warga tidak perlu koordinasi dengan kelurahan. "Seluruh RT di Rawa Makmur sudah kami sampaikan, tidak perlu sepengetahuan lurah kalau ingin menutup atau menolak tambang," tegasnya.

 Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena ketika ditanya terkait adanya keributan permasalahan tambang, dia mengarahkan kepada media ini untuk mempertanyakan ke Polsek Palaran. "Coba konfirmasi ke kapolsek Palaran," ujarnya.

Sementara Kapolsek Palaran AKP Tri Satria Firdaus yang dikonfirmasi menyebut baru selesai kembali dari cuti. Sehingga, belum mengetahui pasti perkara keributan di wilayahnya tersebut. "Nanti saya coba tanya anggota dulu ya," kuncinya. (dra/k16)

 

ASEP SAIFI ARIFIAN

@asepsaifi