DENNY SAPUTRA/KP

PERIKSA: Yosua Laden (kiri) dan Taufiqquridha Ismail (kanan) berdiskusi terkait permasalahan teknis lapangan pada titik longsor Jalan Sultan Sulaiman, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Senin (21/11).

 

 

SAMARINDA- Sejumlah pihak terkait dengan utilitas seperti jaringan telepon, PLN, PDAM, hingga jaringan gas (jargas), berkumpul di titik longsor Jalan Sultan Sulaiman Kecamatan Sambutan, Senin (21/11). Hal itu terkait kesiapan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim mengusulkan anggaran Rp 13 miliar dari APBD Kaltim 2023 untuk membangun dinding penahan tanah (DPT) atau retaining wall sepanjang 80 meter. Menangani titik longsor,

Camat Sambutan Yosua Laden menjelaskan bahwa tinjauan lapangan memastikan posisi jaringan sejumlah utilitas. Hal itu mengingat ada dukungan Pemprov Kaltim pada 2023 untuk membangun DPT. “Mereka yang terkait utilitas itu agar bersiap untuk mengalihkan jaringan sebelum konstruksi dilaksanakan,” ucapnya.

Sementara mengenai masalah sosial yang berpotensi timbul, salah satunya ada beberapa lahan warga yang terdampak longsor, Yosua menerangkan akan melakukan pendataan lebih dahulu, yang kemudian diusulkan ke wali kota. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta kajian geologi dari BPBD Samarinda mengenai potensi sebaran luasan longsor.

“Dibebaskan atau tidak tergantung pimpinan. Karena tim teknis juga akan menghitung dulu luas lahan yang aman, misalnya mengambil patokan daerah milik jalan. Setelah itu, akan ada tindak lanjut, yakni tiap pihak terkait memaparkan hasil pemetaan terkait rencana pengalihan jaringan masing-masing,” tegasnya.

Sementara mengenai teknis penanganan, PPK Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah II Dinas PUPR-Pera Kaltim Taufiqurridha Ismail menuturkan, untuk mengakomodasi kegiatan konstruksi, pihaknya perlu sekitar 10 meter dari tepi jalan yang bebas dari bangunan. Dirinya berharap dari survei lapangan, semua pihak bisa memetakan komponen yang perlu dialihkan. “Sehingga saat pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan dimulai April 2023, pelaksana tinggal fokus pada pekerjaan fisik,” jelasnya.

Taufiqurridha menjelaskan bahwa penanganan longsor menjadi salah satu fokus penanganan Dinas PUPR-Pera Kaltim, sehingga akan dilakukan percepatan lelang proyek. Sementara usulan anggaran sekitar Rp 13 miliar dari APBD Kaltim 2023. Terkait rencana kajian geologi dari pemkot, dirinya mengaku tidak masalah. Namun, pihaknya tetap mengikuti kajian tim teknis yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Jika memang memerlukan penanganan tambahan itu hanya bersifat minor, dan dapat ditangani lewat pemeliharaan jalan berkala. Target kami tahun depan bisa segera klir. Kami lakukan lelang cepat. Setelah konstruksi rampung, jalur itu bisa segera dibuka kembali seperti sebelumnya,” tutupnya. (dra/k16)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46