Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) seluas 378 hektare pada tahap pertama masih menyisakan masalah.

 

PENAJAM-Hingga kini, masih terdapat luas lahan 4,5 hektare milik masyarakat yang belum dibebaskan. Kendati demikian, saat ini pemerintah pusat segera membebaskan lahan seluas 115 hektare lagi untuk pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi tahap II di daerah tersebut.

Konsultasi publik dan pendataan awal terkait ini sudah dilakukan di Kantor Kecamatan Sepaku, sekira pukul 14.00-15.30 Wita, Jumat (18/11), dan dihadiri 123 warga Desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku, warga yang terdampak pada pembangunan bendungan bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Satuan Tugas Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zulaidi melaporkan progres pembangunan bendungan ini mencapai 70 persen pada Oktober 2022.

“Ada tiga desa terdampak, yaitu Desa Tengin Baru, Suko Mulyo dan Argo Mulyo,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sepaku, PPU Adi Kustaman saat dikonfirmasi Kaltim Post, Minggu (20/11). Dijelaskannya, luas  511 hektare itu hampir 90 persen merupakan kebun masyarakat, dan pembebasan lahan seluas itu telah melalui berbagai kajian. Adi Kustaman menjelaskan, dalam pertemuan tersebut mayoritas warga setuju pembangunan bendungan dilanjutkan. “Dalam waktu dekat, segera ada surat keputusan penetapan lokasi dari gubernur. Meski memang masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut dalam proses pembebasan lahan tahap kedua ini,” ujarnya.

Hal yang perlu dikomunikasikan itu, lanjutnya, adalah terdapat beberapa rumah warga yang terdampak, yaitu rumah warga di Desa Suko Mulyo dua rumah, dan di Desa Argo Mulyo ada enam rumah. Mereka, kata dia, bukan menolak tetapi masih diperlukan kesepakatan kedua pihak bersama pemerintah pusat. Adi Kustaman menjelaskan pula, bahwa luas lahan yang dibebaskan itu masuk area genangan bendungan, sehingga suatu saat nanti bakal ditenggelamkan karena diisi air, dan bendungan ini berdaya tampung 10 juta meter kubik dengan debit air Sungai Tengin Baru sekira 2.400 liter per detik.

Saat disinggung tentang sisa masalah 4,5 hektare lahan masyarakat yang belum dibebaskan, Adi Kustaman mengatakan, itu yang belum tuntas pada tahap pertama. “Namun, uang untuk ganti rugi sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Penajam karena memang berbagai persoalan administrasi yang harus dilengkapi oleh warga terdampak,” jelasnya. Ia menambahkan, untuk harga atau nilai dari pembebasan lahan sebelumnya tidak sepenuhnya merujuk pada nilai jual objek pajak (NJOP). “Tapi, tentu harga pasar dan komponen lain-lain juga dinilai,” katanya. (far/k15)

ARI ARIEF

[email protected]