Beberapa waktu lalu, aliansi masyarakat Kutai Timur (Kutim) yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan paguyuban mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Hearing DPRD Kutim. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah keberadaan bandara dan pelabuhan di kabupaten ini.

SANGATTA – “Kalau bandara, sudah dari awal kami mendukung. Itu memang diprioritaskan. Keberadaan mode transportasi udara menandakan majunya suatu daerah,” kata Ketua DPRD Kutim Joni.

Dia menilai, Kutim sangat layak memiliki bandara. Masyarakat juga sangat membutuhkan. Apalagi ekonomi penduduk sangat memadai. Mengingat, kebanyakan warga Kutim merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan, baik sektor pertambangan maupun perkebunan.

“Apalagi ditopang perusahaan-perusahaan. Sedangkan karyawannya tidak sedikit berasal dari luar. Pasti akan ramai dan sangat dibutuhkan,” sebutnya.

Sedangkan pemerintah, kata dia, mengharapkan bandara milik PT KPC dapat berfungsi lebih komersial. Mengingat, saat ini bandara tersebut hanya dapat dinikmati orang-orang tertentu. Terutama pejabat-pejabat tinggi perusahaan tersebut.

“Memang sekarang pihak manajemen KPC masih berkoordinasi dengan para pemegang saham. Hasil koordinasi itu yang sedang ditunggu,” ungkap politikus PPP itu.

Kendati demikian, seharusnya pemerintah dapat menekan pihak KPC agar bersedia mengalihfungsikan bandara tersebut. Sebab, saat perpanjangan izin, pihak perusahaan sudah bersedia.

“Tapi sampai sekarang justru tidak ada kemajuan. Yang jelas, DPRD sangat mendukung bandara berdiri di Kutai Timur,” tegasnya.

Apalagi secara administrasi memenuhi syarat. Kelayakan suatu daerah memiliki bandara, yakni jarak bandara satu ke bandara lainnya membutuhkan waktu minimal empat jam.

“Sekarang dari bandara terdekat (APT Pranoto Samarinda) menuju Kutim bisa memakan waktu hingga enam jam. Tentu kriterianya sangat memenuhi syarat,” jelasnya.  (dq/far/k16)