SAMARINDA-Survei penilaian integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021 menunjukkan bahwa korupsi masih rentan terjadi di Kaltim. Total skor 11 pemerintahan daerah di Kaltim, dari provinsi hingga kabupaten/kota, sebesar 67,23. Nilai yang berada di bawah nilai rerata nasional sebesar 72,4.

Menukil situs jaringan pencegahan korupsi KPK, ada empat pemerintah daerah (pemda) yang mendapat skor mendekati ambang batas wajar nasional. Mereka, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) 72,06, diikuti Pemkab Kutai Barat 71,73, Pemkab Mahakam Hulu 71,25, dan Pemkot Balikpapan 70,12.

SPI menjadi indikator untuk komisi antirasuah mengawasi potensi-potensi lancung korupsi di tubuh kementerian, lembaga, atau pemda se-Indonesia. Ketua SPI 2022 Direktorat Monitoring KPK Wahyu Dewantara Susilo menuturkan, lewat SPI, KPK bisa menilik sejauh mana peluang korupsi hadir dan memaksimalkan kerja, baik koordinasi supervisi atau penindakan langsung.

“SPI ini jadi tolok ukur dan potret sejauh mana mutu dan kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan,” ucapnya dalam diskusi media Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Pemprov Kaltim pada 17 November 2022.

Ada delapan komponen internal yang diukur dalam penilaian tersebut. Yakni, risiko suap/gratifikasi, trading in influence atau perdagangan pengaruh, pengadaan barang/jasa (PBJ), penyalahgunaan fasilitas, nepotisme dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), jual-beli jabatan, hingga penyalahgunaan perjalanan dinas. “Penilaiannya diambil dari tiga sumber yaitu pegawai internal pemerintahan, publik eksternal, dan kalangan ahli atau eksper,” sambungnya.

Dia mendorong agar para kepala daerah bisa melakukan upaya perbaikan dan sosialisasi kepada dua indikator. Yakni sosialisasi program SPI kepada pengguna dan pegawai internal di unit kerja masing-masing. SPI 2022 bakal diumumkan tepat di Hakordia pada 9 Desember 2022.

“Karena merekalah yang mengalami hal ini (dan melihat kerentanan korupsi), jadi untuk mempertajam Bapak-Ibu bisa memprioritaskan kepada mereka untuk dilakukan sosialisasi. SPI bisa meningkat kalau sudah di jalan yang tepat. Yang menilai pemangku kepentingan yaitu pegawai, apakah manajemennya sudah bagus,” jelasnya.

Kerentanan itu berbanding lurus dengan laporan pemberantasan korupsi yang masuk ke meja kerja penggawa Gedung Merah Putih, sebutan KPK. Hingga September 2022, terdapat 91 laporan dugaan korupsi se-Kaltim.

Dari jumlah itu, tak hanya penindakan yang ditempuh komisi antirasuah. KPK juga gencar menjalankan koordinasi dan supervisi (korsup) ke seluruh pemda se-Kaltim. Direktur Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Elly Kusumastuti menjelaskan, pihaknya intens bersinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Benua Etam.

Seperti, penerbitan 113 segel terhadap 211 hektare tanah areal penggunaan lain (APL) di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Hasilnya, tim korsup berhasil membatalkan penerbitan 113 segel tersebut karena dalam prosesnya terungkap ada paksaan dari bupati PPU yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 13 Januari 2022.

Selain itu, Korsup KPK mengidentifikasi potensi empat proyek mangkrak di Kutai Barat yang dibangun sejak 2012-2015 lewat proyek tahun jamak, yaitu Jalan Simpang Menceleu sepanjang 12 kilometer, Pelabuhan Royoq, Kristian Center, dan Jembatan Aji Tulur Jejangkat.

“Korsup telah melakukan pendalaman dengan rekomendasi untuk segera dilakukan upaya pemanfaatan dengan terlebih dahulu meminta APH (aparat penegak hukum) terkait untuk menerbitkan legal opinion proses kelanjutan pembangunan,” jelasnya.

Tim korsup bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Kukar juga telah melakukan upaya penertiban dan legalisasi atas 27,6 hektare aset pemda yang dikuasai mantan pejabat senilai Rp 69 miliar dan telah terbit hak pakai lahan (HPL) untuk pemkab.

KPK juga berupaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perniagaan sarang burung walet (SBW). Dari data yang dievaluasi KPK, terdapat potensi kerugian keuangan daerah mencapai Rp 577 miliar. Nilai itu didapat dari selisih penerimaan pajak SBW Kaltim 2020 senilai Rp12,8 miliar dengan volume ekspor 1.155 ton dengan asumsi rata-rata Rp 5 juta per kilogram. (rom/k16)

 

ROBAYU

[email protected]