JAKARTA-Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur secara tegas sanksi untuk para pelanggar. Bagi perorangan, mereka bisa dipenjara dan dijatuhi denda miliaran rupiah. Sementara korporasi yang menyalahgunakan data pribadi bisa dirampas asetnya, bahkan usahanya bisa ditutup paksa.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, ada dua jenis sanksi yang diatur. Yaitu, sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif tertuang dalam Pasal 57 UU PDP. Berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif.

Denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Menurut Johnny, sanksi tersebut dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP. “Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah,'' katanya.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 67-73 UU PDP. Pertama, pidana denda maksimal Rp 4 miliar hingga Rp 6 miliar dan pidana penjara maksimal 4–6 tahun. “Pidana akan dikenakan bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang. Antara lain, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain,” ucapnya. Pasal 69 UU PDP juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan ganti kerugian.

UU PDP juga mengatur sanksi pidana bagi korporasi. Ancaman pidana itu diatur dalam Pasal 70. Namun, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda. Pasal itu menyebutkan bahwa pidana denda untuk korporasi paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diberikan.

Jika korporasi melanggar Pasal 67, mereka bisa dijatuhi denda maksimal Rp 50 miliar. Pasal 67 mengatur tentang pengumpulan data pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi.

Sedangkan bila korporasi melanggar Pasal 68, mereka bisa diancam denda maksimal Rp 60 miliar. Pasal 68 mengatur tentang pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Selain dijatuhi pidana denda, korporasi yang melanggar juga diancam dengan pidana tambahan. Yaitu, perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan pembubaran korporasi.

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, sanksi bagi pelanggar UU PDP sudah sangat jelas. Jual-beli data pribadi secara ilegal juga diatur. Memang, kata dia, istilah yang digunakan bukan jual beli, tapi menggunakan istilah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. “Jual beli data pribadi secara ilegal juga masuk di situ,” terang dia. Sebab, transaksi jual beli bisa menguntungkan pihak yang menjual dan pembeli. Jadi, kata sekjen PPP itu, jangan ada lagi pihak yang melakukan jual beli data pribadi secara ilegal.

Setelah RUU PDP disahkan menjadi UU, pemerintah harus bergerak cepat menyusun peraturan turunan, baik peraturan presiden (perpres) maupun peraturan pemerintah (PP). Aturan turunan itu harus menjelaskan secara rinci hal-hal yang belum jelas pada UU PDP. Ada waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menuntaskan penyusunan aturan turunan UU PDP.

Selanjutnya, kata Arwani, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif. Sebab, UU PDP merupakan aturan baru yang belum diketahui masyarakat. Hanya segelintir orang yang mengetahui isinya. Sosialisasi bisa dilakukan di lembaga pendidikan, kecamatan, desa, perusahaan, komunitas, organisasi masyarakat, dan pihak lainnya. Semua masyarakat harus mengetahui karena UU PDP mengatur kehidupan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, dan jangan sampai ada masyarakat yang melanggar UU PDP karena ketidaktahuannya. (lum/rya/JPG/rom/k16)