SENDAWAR – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut dirasakan 9 ribu tenaga kerja kontrak (TKK)/non-aparatur sipil negara (ASN) di Kubar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kubar akan mengusulkan penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.

“Jika nanti sudah menjadi peserta BSU, tentunya akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 600 ribu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu dampak kenaikan BBM,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kubar Miswar kemarin.

BSU ini, kata dia, semua orang berkesempatan dan berhak menerimanya. Dengan ketentuan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juli 2022. Kategori pekerja penerima upah (PU) tapi bukan PNS, TNI atau Polri. Menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan atau upah di bawah upah minimum.

BSU bukan merupakan program baru, tapi di Kubar non-ASN baru terdaftar. Mungkin saja yang memiliki suami atau istri yang bekerja di perusahaan sudah merasakan hal tersebut sejak 2020 pada masa pandemi Covid-19. “Bahkan kala itu BSU yang diterima sebesar Rp 2,4 juta yang diterima dalam dua tahap dan pada 2021 kembali diberikan BSU, namun segmennya yang berbeda seperti untuk usaha mikro,” terang Miswar.

Yang memberikan uang bukan BPJS Ketenagakerjaan, BSU tersebut adalah bantuan pemerintah. Sebab itu, bagi yang sudah menerima bantuan, tidak akan mendapatkannya. Dan BSU tersebut benar adanya, bukan berita hoaks.

Adapun pendataan penerima BSU ini tentu tidak hanya sekali pakai selesai. Ke depan juga data tersebut masih dipergunakan untuk penyaluran-penyaluran bantuan berikutnya. Untuk BSU juga sudah diberikan kepada 5 juta orang di seluruh Indonesia.

Untuk para TKK Kubar segera lengkapi data-data yang ada, dan untuk mendapatkan BSU bukan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu institusi yang datanya diminta oleh pemerintah untuk diberikan bantuan sosial. Sehingga syarat-syarat yang disampaikan juga mengikuti ketentuan Kemenaker. “BPJS Ketenagakerjaan hanya memfasilitasi. Untuk batas akhir registrasi kepesertaan penerima BSU di BPJS Ketenagakerjaan masih diberikan waktu hingga 23 September,” katanya. (kri/k16)

 

HARTONO

[email protected]