JAKARTA – Sebanyak 125 pemerintah daerah (pemda) mendapatkan dana insentif daerah (DID). Dana tersebut diberikan karena pengelolaan yang baik atas keuangan daerah, percepatan vaksinasi Covid-19, maupun pengendalian inflasi di daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, DID dibagikan berdasar capaian pada tahun berjalan. ”DID ini merupakan suatu reward untuk daerah-daerah yang tentunya mempunyai prestasi outstanding yang sejalan dengan program pemerintah,” jelasnya di Jakarta kemarin (20/9).

Di antara 125 penerima, daerah di wilayah Sumatra menjadi yang paling banyak mendapatkan DID tahun berjalan. Disusul Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Astera menyebut, pada 2022 pemerintah pusat menganggarkan DID Rp 7 triliun untuk pemda. Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 4 triliun dan Rp 3 triliun. “Tahap pertama Rp 4 triliun sudah dibagikan berdasar kinerja tahun berjalan sebelumnya, sementara Rp 3 triliun akan dibagikan sekarang, yaitu September dan Oktober 2022,” katanya.

Dia menekankan, DID kinerja tahun berjalan tidak bisa digunakan untuk mendanai beberapa hal. Di antaranya, gaji, tambahan penghasilan dan honorarium, serta perjalanan dinas. “Penggunaannya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui perlinsos (perlindungan sosial), seperti bansos (bantuan sosial), dukungan dunia usaha terutama usaha UMKM, dan upaya penurunan tingkat inflasi,” terang dia.

Astera lantas memerinci, sebanyak 37 pemda di Pulau Sumatra akan mendapatkan DID dengan total Rp 427,45 miliar. Kemudian, 33 pemda di Jawa memperoleh DID Rp 403,62 miliar.

Sebanyak 17 pemda di Sulawesi akan mendapatkan DID total Rp 238,87 miliar dan 15 pemda di Kalimantan akan menerima DID Rp 176,73 miliar. “Lalu, 12 pemda di Bali dan Nusa Tenggara akan mendapatkan DID dengan total Rp 136,56 miliar dan terakhir 11 pemerintah Maluku dan Papua akan menerima DID Rp 116,77 miliar,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Astera menyebut ada 40 daerah, yakni 10 pemprov, 15 pemkab, dan 15 pemkot, yang akan mendapatkan DID khusus karena keberhasilan mengendalikan inflasi di daerah. Pemprov yang menerima DID tahun berjalan akan mendapat insentif Rp 37,4 miliar dan terendah Rp 8,8 miliar. Dengan demikian, rata-rata memperoleh Rp 16 miliar.

Kemudian, pemkot penerima DID tertinggi akan mendapat Rp 28,7 miliar dan terendah Rp 8,8 miliar, sehingga rata-rata insentif itu sebesar Rp 11,8 miliar. Sedangkan pemkab akan mendapat DID tertinggi Rp 19,8 miliar dan terkecil Rp 8,8 miliar. Dengan demikian, rata-rata menerima Rp 10 miliar.

Astera menuturkan, ada 502 pemda yang menganggarkan belanja wajib 2 persen untuk bansos penanggulangan inflasi. Sementara itu, ada 40 pemda yang belum melaporkan penganggaran belanja wajib tersebut.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Keuangan 134/2022, pemerintah mewajibkan pemda menganggarkan belanja wajib 2 persen. Itu ditujukan untuk bansos bagi ojek, UMKM dan nelayan, belanja penciptaan lapangan kerja, ataupun subsidi transportasi umum daerah. ”Ini modelnya kami mendorong pemda supaya comply dengan ketentuan PMK 134/2022,” tutur Astera. (dee/JPG/rom/k15)