Interaksi sosial dengan masyarakat yang sudah lebih dahulu berada di IKN, harus menjadi modal untuk mengintegrasikan pembangunan ibu kota negara baru di Kaltim.

 

BALIKPAPAN-Masyarakat lokal diharapkan menjadi karakteristik dari Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota yang inklusif. Pasalnya, keberadaan ibu kota negara baru yang berada di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim, tidak hanya menjadi kota bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun ekspatriat kedutaan besar yang akan dipindahkan dari Jakarta.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan, IKN merupakan kota milik semua warga Indonesia yang inklusif. Sehingga, jika ada desa yang masuk dalam kawasan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, PPU, maupun di Kecamatan Muara Jawa,  Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, hingga Kecamatan Sangasanga di Kukar, sebaiknya harus dipertahankan. Tidak direlokasi ke wilayah lain karena dinilai akan mengganggu perencanaan pembangunan IKN.

“Menurut saya, kadang-kadang kalau kita melihat desa tua di situ, lalu pikiran kita mereka direlokasi. Dipindahkan ke tempat lain. Kalau saya berpikirnya, kita transformasi desa itu. Jadi smart village, misalnya. Kita sesuaikan. Bukan kita memindahkan dan mendemolisasi mereka ke tempat lain. Itu namanya eksklusif,” katanya dalam seminar Alumni Kehutanan Indonesia di Samarinda, Selasa (20/9). Dia melanjutkan, interaksi sosial dengan masyarakat yang sudah lebih dahulu berada di IKN, harus menjadi modal untuk mengintegrasikan pembangunan ibu kota negara baru. Bukan membangun seluruhnya dari nol.

Menurutnya, pembangunan kota bukan hanya membangun infrastruktur fisik semata. Sebaliknya, membangun interaksi sosial dengan masyarakat setempat juga diperlukan. Rasa kepemilikan kota secara bersama yang inklusif ditegaskan Alue Dohong harus dibangun sejak dini. “Tapi, kalau pendekatan kita sejak sekarang adalah menggusur dan memindahkan warga setempat, itu akan sama saja dengan pembangunan kota lain. Padahal, IKN ini adalah kota yang inklusif,” terang menteri asal Kalimantan Tengah itu.

Pria yang sempat menjabat deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) KLHK ini menerangkan, konsep forest city yang akan diterapkan di IKN, bukan hanya memulihkan hutan. Dengan menempatkan beragam macam pohon. Akan tetapi, lebih kepada ekosistem perkotaan yang inklusif. “Kita membicarakan ekosistemnya, bukan tegakkan (pohon)-nya. Karena ekosistem dan inklusif, maka pengelolaannya di IKN sifatnya harus landscape. Dari hulu sampai hilir. Berbasis catchment area, DAS (daerah aliran sungai),” ujarnya.

Dengan demikian, sambung dia, pengelolaan IKN dilakukan secara komprehensif. Tidak parsial.  Serta mengedepankan pengelolaan ekosistem. Forest city, sebut dia, bukan hanya untuk kenyamanan manusia semata. Akan tetapi, memberikan ruang yang ramah terhadap satwa. Dan memberikan ruang jelajah bagi satwa yang baru. Bukan menciptakan konflik baru antara manusia dan satwa. “Kelatahan kita kadang-kadang, ketika ketemu orang utan itu, pikiran kita mereka harus dipindahkan. Karena ini tempat manusia. Padahal, harusnya kita membangun harmonisasi, seperti di ibu kota negara baru nanti,” katanya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan koridorisasi agar satwa di IKN nanti, tidak menimbulkan bahaya bagi manusia. Sementara, manusia tidak terlalu mendekati satwa yang memiliki habitat di IKN. “Ada self guard environmentaldan wild lifeyang harus kita kembangkan. Jadi, ada koridor satwa di sana,” ucapnya. Di forum yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan konsep forest city merupakan hutan yang memiliki kota. Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, forest city yang disiapkan seluas 6 ribu hektare. “Bukan di situ saja, ada sedikit kelihatan kota. Tapi, di luar daripada itu juga. Infrastruktur bangunan jangan nanti ngumpul di situ. Harus di luar KIPP,” katanya.

Isran melanjutkan, keberadaan bangunan di IKN nantinya akan diatur dengan baik. Dengan jarak bangunan atau gedung kementerian dan lembaga sekira 1 kilometer hingga 2 kilometer. Dan di antara bangunan-bangunan itu ada kawasan hutan. “Di dalam hutan itu, ada satwa-satwa yang memang biasa hidup di hutan. Di situ juga ada orang utan. Tinggal dipindahkan aja dari Yayasan BOSF kalau hutannya sudah terbentuk dan menjadi media atau habitat yang biasa ditinggali orang utan,” katanya.(riz/k15)

 

RIKIP AGUSTANI

[email protected]