Gabungan komisi di DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (20/9). Pertemuan tersebut membahas mengenai keluhan nelayan di perairan Muara Berau dan Muara Jawa.

 

SAMARINDA–Hampir sejumlah unsur pimpinan DPRD Kaltim hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Ketua Komisi I Baharuddin Demmu, dan Ketua Komisi II Nidya Listiono.

Sementara dari pihak PT PTB dihadiri Direktur Pengembangan Bisnis PT PTB Kamaruddin Abtami. Sebelum hearing berlangsung, Kamaruddin memaparkan regulasi dan proses perizinan yang menjadi landasan PT PTB dalam mengelola kawasan perairan Muara Berau dan Muara Jawa sebagai konsesi areal pelabuhan ship to ship(STS) transfer.

Saat membuka RPD tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiono menyebut, RDP itu digelar setelah pihaknya mendapatkan keluhan dari kelompok nelayan di sekitar Muara Badak dan Muara Berau yang terganggu oleh aktivitas konsesi pelabuhan tersebut.

Keluhan ini sebenarnya sudah dilayangkan ke DPRD Kaltim sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum jelas juntrungannya. Di sisi lain, dalam rapat itu tidak ada satu pun perwakilan nelayan yang merasa dirugikan tersebut.

Kendati begitu, RDP tetap dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian dari pihak PT PTB dan sejumlah instansi teknis lainnya. Beberapa perwakilan OPD yang hadir adalah Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Turut hadir dalam RDP itu Kepala Kantor KSOP Kelas II Samarinda Mukhlis Tohepaly dan Kepala Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Ghitarina.

Dalam rapat itu, Ghitarina justru menyampaikan hal sebaliknya. Dari riset yang pihaknya lakukan, Ghitarina menyebut tidak ada pencemaran serius yang terjadi di perairan Muara Berau dan Muara Jawa.

“Itu merupakan hasil riset kita. Memang tidak ada penurunan kualitas air. Masih sesuai ambang batas atau toleransi. Artinya, tidak ada pencemaran,” kata Ghitarina.

Kendati begitu, dia mengakui jika bukan kapasitasnya untuk memberikan penjelasan yang bersifat keputusan. Karena dirinya hanya melakukan penelitian secara ilmiah.

Selanjutnya, dalam RDP itu lebih banyak menyinggung aktivitas bongkar muat batu bara di Muara Berau dan Muara Jawa oleh sejumlah perusahaan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, pihaknya memang menerima laporan dari nelayan terkait keluhan itu. "Karena itu kami lakukan RDP,” ungkapnya.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya menjadwalkan pemanggilan 10 perusahaan yang melakukan aktivitas di perairan tersebut. Dari RDP itu diketahui jika PT PTB memang belum melakukan operasional pelabuhan karena masih menunggu persetujuan review (tinjau) tarif.

Sehingga tanggung jawab terhadap aktivitas di perairan itu masih dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang mengerjakan jasa dan aktivitas bongkar muat di laut.

Soal ini, pihak KSOP Kelas II Samarinda memberikan penilaian tersendiri. Kepala KSOP Kelas II Samarinda Mukhlis Tohepaly menyampaikan, PT PTB merupakan pilot projectbagaimana pengelolaan STS transfer.

“Satu tahap lagi PT PTB sudah dapat mengoperasikan secara penuh sebagai operator di STS Transfer Muara Berau. PT PTB sudah melalui aspek legal, bisnis proses dan komersial yang bertahap dan begitu panjang. Kalau ini sudah diterapkan, akan menjadi pilot projectbagi daerah lainnya,” terang Mukhlis

Kembali ke Seno Aji, sementara itu terkait hasil uji laboratorium yang dilakukan pihak Unmul, dia mengakui memang tidak ada pencemaran. "Dari hasil sampling memang masih di batas normal. Artinya tidak ada pencemaran. Ini yang akan kita jajaki, jadi tidak hanya melihat dari satu pihak saja," ungkapnya.

Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto mengatakan, terkait RDP yang dilakukan perlu adanya pendalaman terkait perusahaan apa saja yang melakukan bongkar muat di daerah tersebut.

"Kalau dari kita kita, perlu pendalaman. Kita masih evaluasi dulu datanya. Yang kedua kami juga tidak masuk di tim percepatan, sehingga kita tidak tahu case (kasus) awalnya seperti apa," ungkapnya. (mrf/nha/kri/k8)