TANA PASER - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Paser masih kesulitan mengidentifikasi penerimaan pajak dari usaha sarang burung walet. Hal ini lantaran  belum ada formulasi atau ketentuan yang mengatur tentang usaha gedung walet. Apalagi laporan penerimaan usaha sarang walet sejauh ini bergantung hanya dari laporan pengusaha.

Kepala DPMPTSP Paser Totok Ifrianto mengatakan di Karantina Pertanian Balikpapan bisa diketahui apakah usaha sarang walet di Paser telah membayarkan pajaknya.

“Jadi saat melewati karantina, bisa dicek apakah usaha itu sudah bayar pajak atau belum. Kemudian sudah ada rekomendasi dari peternakan atau belum. Dari situ sebenarnya bisa disaring,” kata Toto, Selasa (20/9).

Namun sayangnya pihak Karantina Balikpapan tidak memiliki kewenangan terkait pengecekan pajak sarang walet.

Sebelumnya ada rencana agar dibuat kerja sama dengan pihak karantina untuk mengatasi persoalan itu. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau karena melanggar aturan dan ketentuan. Sehingga polemik ini di daerah masih terus terjadi.

"Nanti ada rencana aksi untuk mengatasi masalah ini dari KPK pada Oktober," kata Toto melanjutkan arahan dari KPK usai kegiatan belum lama ini.

KPK kata Toto meminta Pemkab Paser untuk mendata beserta pemilik gedung sarang walet ini. Semua meminta pemerintah daerah wajib data setiap bangunan walet dengan menghitung luasnya dan kepemilikannya.

DPMPTSP Paser menindaklanjuti arahan KPK ini dengan berkolaborasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Setelah ada rencana aksi itu, akan keluar rekomendasi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah. (jib/far)