JAKARTA - Wacana penghapusan pengundian nomor urut partai politik terus bergulir. Usulan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu didukung sejumlah partai seperti PKB, PAN hingga PKS. 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritik wacana tersebut. Hal itu bertentangan dengan rangkaian tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. 

Fadli menyebut, salah satu prinsip pemilu demokratis adalah adanya siklus tahapan yang pasti. ’’Kalau tahapannya saja diubah-ubah, dilakukan perubahan di tengah jalan itu akan mengganggu kepercayaan terhadap keajegan tahapan,’’ ujarnya saat dihubungi (19/9). 

Semestinya, lanjut dia, hal-hal yang terkait tahapan sudah selesai dengan disahkannya PKPU tersebut. Kalaupun ada usulan, itu bisa disampaikan saat penyusunan PKPU. Di mana semua partai politik punya kesempatan memberikan masukan. 

’’(PKPU) Ini kan dibahas berpanjang-panjang oleh parpol yang ada di DPR. PDIP salah satu partai yang ikut membahas tahapan pemilu ini kan,’’ imbuhnya. Nah, jika usulan terkait nomor urut digulirkan sekarang, maka akan berkonsekuensi pada perubahan isi PKPU. 

Fadli menyebut, perubahan tahapan di tengah jalan akan menjadi preseden buruk. Tidak menutup kemungkinan, akan jadi kotak pandora mengubah aturan lainnya. Atas dasar itu, Fadli meminta KPU untuk tidak mengakomodir usulan tersebut dan fokus menjalankan tahapan yang sudah ditetapkan. 

Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik menuturkan lembaganya belum mengambil sikap apapun. Sejauh ini, pihaknya baru sebatas menampung dan akan mempertimbangkannya. ’’Akan diusulkan dibahas di internal KPU terlebih dahulu,’’ ujarnya. 

Yang pasti, lanjut Idham, perubahan tersebut membutuhkan perubahan pada PKPU Tahapan. Jika dilakukan, artinya harus ada konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. (far/bay)