Kecelakaan demi kecelakaan terjadi di turunan Muara Rapak, Balikpapan. Nada ketidakpuasan dengan tindakan pemerintah mengalir. Warga akhirnya menggugat.

 

IRWANSYAH tidak ingat jam berapa dibangunkan oleh anaknya yang bungsu di dalam kamarnya, pada 21 Januari 2022 lalu. Memberi tahu, ada seseorang menggedor pintu rumah mereka di Jalan Sulawesi, Karang Rejo, Balikpapan Tengah.

“Anak bapak kecelakaan,” kata Irwansyah menirukan perkataan pria yang datang ke rumahnya kepada Kaltim Post, Jumat (16/9). Si pemberi kabar kebetulan mengenal anak kedua Irwansyah, Muhammad Baihaqi. Keduanya pun mengendarai motor menuju lokasi kecelakaan.

“Kok ke arah turunan Rapak (Muara Rapak). Dari situ saya sudah berpikir kejadian menahun itu berulang,” kata Irwansyah. Pria berkacamata itu teringat, setelah perayaan Tahun Baru berpesan kepada Baihaqi. Untuk berhati-hati setiap berada di lampu lalu lintas turunan Muara Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 0,5, Balikpapan Utara itu. Saban tahun selalu ada tragedi. Pun ada keinginannya agar di turunan Muara Rapak jangan ada lagi lampu merah.

“Sampai di lokasi (kecelakaan), saya melihat kondisinya begitu berantakan. Dan di lokasi saya temukan motor anak saya di sisi kiri jalan sudah remuk. Ada helm dan sandalnya masih lengkap. Tapi saat itu kondisi para korban sudah dibawa ke rumah sakit,” ungkap Irwansyah.

Pencarian Irwansyah tidak berhenti di anak keduanya. Pagi itu, seperti biasa, rutinitas Baihaqi mengantar ibunya, Fatmawati. Mengantarkan kue ke warung pelanggan di tiga lokasi. Di Gang Buntu, Jalan Borobudur dan Pasar Pandansari di Balikpapan Barat. Sudah 15 tahun lebih, kata Irwansyah, istrinya yang pandai membuat kue itu menitipkan jualan di warung dan pasti setiap paginya melewati turunan Muara Rapak.

“Akhirnya saya temukan helm almarhum di tengah persimpangan. Kondisinya sudah pecah. Dari warga sekitar saya pun ke RSKD (RSUD Kanujoso Djatiwibowo). Di sana saya di arahkan ke kamar mayat,” ungkap Irwansyah.

Di ruang mortuary, dirinya menemukan Baihaqi duduk di lantai. Di samping jenazah tertutup kain di atas tempat tidur. Irwansyah pun membuka kain tersebut. Dan tangisnya langsung pecah seketika melihat jasad Fatmawati. Masih dibalut gamis merah dengan jilbab hitam. Kaltim Post sebenarnya ingin bertemu dengan Baihaqi, namun Irwansyah menyebut anak laki-lakinya itu sedang bimbingan les.

“Tumben, bantu-bantu,” kata Irwansyah mengulang kalimat terakhir Fatmawati, malam sebelum tragedi terjadi. Di mana saat itu dirinya mengaku baru pertama membantu sang istri mengupas kulit kacang untuk bahan kue.

Fatmawati menjadi satu di antara lima korban tewas tragedi Muara Rapak pada 21 Januari 2022 lalu. Penyebabnya, truk Nissan nopol KT 8534 AJ keluaran 1997 dengan muatan kapur pembersih air seberat 20 ton. Truk yang dikemudikan Muhammad Ali tersebut pada hari kejadian, pukul 06.15 Wita menyeruduk puluhan mobil dan sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah.

Detik-detik truk menghantam kendaraan kecil di depannya terekam jelas di CCTV Simpang Muara Rapak. Berdasarkan data yang dicatat Ditlantas Polda Kaltim, setidaknya 34 pengendara menjadi korban dalam insiden tersebut.

Muhammad Ali sudah dibui. Majelis Hakim Ibrahim Palino dalam sidang putusan pada 7 Agustus 2022 lalu memvonisnya selama 9 tahun penjara. Sebagai sopir, Ali mengaku pasrah dan memilih menerima. Bersalah karena dianggap dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat.

Ali pun dituding melanggar Peraturan Daerah (Perda) Wali Kota Balikpapan terkait jam edar kendaraan besar. Terakhir, Ali menggunakan surat izin mengemudi (SIM) palsu.

Meski kurungannya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut dengan hukuman 12 tahun penjara. Handaya, kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Balikpapan yang dihubungi Kaltim Post, Sabtu (17/9) menyebut belum bisa memberi informasi terkini sikap pihaknya, dengan alasan masih di luar kota.

Sementara Irwansyah tak tahu-menahu soal kabar vonis tersebut. Yang dia tahu, sejak insiden yang mengakibatkan istrinya meninggal, tak ada niat baik dari pihak sopir dan perusahaan. Tak ada santunan yang diberikan. Pun tidak ada ganti rugi perbaikan sepeda motor yang rusak.

“Yang saya jengkel dan kecewa. Termasuk korban lainnya itu, sama sekali kami tidak diperhatikan. Selain dari Jasa Raharja, sama sekali tidak ada santunan dan ganti rugi materiil. Saya sampai dua kali titip nomor handphone saya di kantor polisi, tapi tidak ada kejelasan,” sebutnya.

WARGA MENGGUGAT

Ainur Rofiq, warga Kelurahan Muara Rapak; Mas Sarah, warga Kelurahan Karang Rejo; Rizky Jaya Nugraha, warga Kelurahan Karang Joang; Trivenna, warga Kelurahan Telaga Sari; Mappaselle, warga Kelurahan Manggar Baru; Jufriansyah, warga Kelurahan Klandasan Ulu dan Nabila Nisa, warga Kelurahan Muara Rapak menggugat. Melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan, mereka mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit atas tragedi Muara Rapak.

Ketua PBH Peradi Balikpapan Ardiansyah kepada Kaltim Post menjelaskan, citizen lawsuit adalah inisiatif pihaknya. Data yang mereka kumpulkan, dalam kurun 12 tahun telah ada 13 kali kejadian. Dan kejadian terakhir adalah yang terparah, sehingga menjadi pemicu gugatan warga negara.

“Kami akhirnya mengumpulkan warga di semua kecamatan yang bersinggungan atau terdampak langsung atau tidak dengan lokasi kecelakaan. Dan diwakili oleh tujuh orang tersebut, kami menggugat enam pihak. Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim, Pemkot Balikpapan, DPRD Balikpapan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” jelas Ardiansyah, Kamis (15/9).

Lanjut dia, notifikasi keenam tergugat sudah dikirimkan pada 24 Februari 2022. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 perihal Pemberitahuan/Somasi (Notifikasi) Gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan mekanisme Gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit. Secara sederhana tuntutan warga yakni adanya upaya konkret pemerintah dalam melakukan langkah antisipasi.

“Masyarakat melihat kewenangan pemerintah sangat besar untuk melakukan sesuatu. Artinya harus ada campur tangan pemerintah,” kata dia.

Campur tangan tersebut, kata Ardiansyah, beragam. Pihaknya tidak mendikte pemerintah. Baik itu dalam bentuk pelebaran jalan, pembangunan flyover atau lainnya. Terpenting, sudah tidak ada lagi penumpukan kendaraan akibat lampu lalu lintas di turunan Muara Rapak. Sebab, semua korban adalah mereka yang berhenti di lampu merah. “Dari kontur dan elevasi seharusnya tidak boleh ada lampu merah di sana. Tetapi keadaan membuat ada lampu merah,” tuturnya.

Ardiansyah menilai, setelah dikirimkannya notifikasi/somasi, dirinya menganggap respons dari tergugat sangat normatif. Khususnya dari Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan. Meski ada balasan, namun menurutnya sangat normatif. Hingga pada masuknya surat gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan pada 22 Juli lalu hingga pelaksanaan sidang perdana pada 23 Agustus, dirinya masih melihat ketidakseriusan dua pihak tergugat. Dengan agenda pemeriksaan identitas.

“Yang sama sekali tidak datang itu dari DPRD Balikpapan. Sementara di Pemkot Balikpapan datang perwakilan, tetapi tidak ada surat kuasa. Sehingga sidang akan dilanjutkan pada 20 September nanti,” katanya.

Teranyar, ada tindakan dari pemerintah soal pelebaran jalan turunan Muara Rapak. Bagi Ardiansyah, hal itu tidak akan menggugurkan tahapan citizen lawsuit. Tinggal pihaknya yang akan memutuskan apakah mencabut atau tidak gugatan. Atau menanti hasil gugatan, apakah dikabulkan oleh hakim atau ditolak gugatan tersebut. “Tidak ada batas waktu (gugatan). Sewaktu-waktu bisa dicabut. Tetapi dalam hati kami bersyukur sudah ada langkah pelebaran jalan itu. Alhamdulillah,” sebutnya.

MELEBARKAN JALAN

Pada 7 September 2022, berlangsung pertemuan antara Pemkot Balikpapan yang diwakili Wali Kota Rahmad Mas’ud dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi.

Rahmad Mas’ud membacakan hasil koordinasi yang sudah diputuskan antara Pemkot Balikpapan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemprov Kaltim.

“Kontrak pekerjaan perbaikan Simpang Muara Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan dilaksanakan tertanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai kontrak Rp 13,024 miliar yang bersumber dari APBN 2022. Perbaikan geometrik berupa penyiapan lajur khusus belok kiri langsung pada lengan ruas Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Rapak bertujuan untuk menghindari antrean panjang akibat terhambatnya kendaraan yang akan belok kiri," papar Rahmad.

Kepala BBPJN Kaltim Junaidi menjelaskan, rencananya dilakukan penambahan lajur dengan lebar bervariasi. Pengerjaan lajur itu sudah dimulai dan direncanakan selesai akhir Desember 2022.

Badan jalan di sekitar tikungan dilebarkan dari kondisi semula menjadi 5,8 meter. Kondisi jalan yang sempit menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di kawasan Muara Rapak. Terlebih ketika ada kendaraan turun dari atas, dan banyak kendaraan yang stop di lampu merah.

“Kami akan melakukan perbaikan lengan simpangnya karena memang selama ini jalan di lokasi tersebut sempit. Jadi ketika ada kendaraan dari atas, kemudian banyak sekali kendaraan yang ke arah Pertamina itu untuk jalur yang sebelah kirinya. Jadi akan ada penambahan lajur,” jelasnya.

Untuk pelebarannya, yang paling luas pasti pada tikungannya hingga mencapai 5,8 meter, panjangnya itu dari atas sekitar 700 meter. “Dari atas sekitar Hotel Mahakam, nanti bentuk jalanannya itu seperti trapesium, paling lebar di tikungannya sampai hampir 6 meter,” imbuhnya.

Sebelumnya Junaidi juga menjelaskan rencana jangka panjang. Di mana BBPJN Kaltim masih akan melakukan kajian. Apakah akan dibangun flyover atau underpass. "Kami lakukan kajian underpass. Kalau flyover sudah ada desain dari provinsi. Ada risikonya juga, yaitu banyak toko akan tertutupi atau mati kalau dibangun flyover," jelasnya.

Itulah mengapa pihaknya mengkaji lagi pembangunan underpass. Yakni dengan mencari ruang, apakah ada kolam retensi kecil. Ini karena saat hujan air harus disedot. "Kalau pilihan yang memungkinkan ya underpass karena pasti lebih pendek, murah, dan turunan tidak terhalang lagi jika kendaraan lewat bawah. Tidak akan bertemu. Tinggal diatur bundarannya," urainya.

Diketahui, ada 16 bangunan seluas 1.240 meter persegi yang merupakan milik warga yang harus dibebaskan untuk melebarkan jalan. Juga 1.615 meter persegi milik Pertamina. Nanti pelaksanaannya akan diawali dengan lahan Pertamina. Pengerjaan akan dilaksanakan dari bawah ke atas. Ini dilakukan supaya perluasan simpangnya bisa berjalan lebih cepat. Anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan lajur ini dianggarkan di APBD Perubahan Balikpapan Tahun 2022. Nilainya Rp 12 miliar. (rom/k16)

Peliput:

M RIDHUAN

[email protected]

 

NOFFIYATUL CHALIMAH

[email protected]