PEMKOT Balikpapan menjadi salah satu yang digugat atas kasus kecelakaan simpang Muara Rapak. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebut, pihaknya mempersilakan gugatan karena Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap orang berhak menggugat.

“Karena kita negara hukum. Tapi yang jelas pemerintah sudah berbuat terbaik. Masyarakat juga bisa menilai,” tuturnya. Dia menuturkan, Pemkot Balikpapan sudah bergerak cepat untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terjadi. Misalnya kini proyek pelebaran jalan sedang berlangsung hingga Desember mendatang.

Awalnya Pemkot Balikpapan ingin membuat flyover. Namun, menurut kajian pemerintah pusat dan setelah kunjungan menteri berpendapat tidak perlu ada flyover. Melainkan cukup dengan perluasan jalan di sebelah kiri. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina karena proyek pelebaran sebagian akan menggunakan lahan BUMN itu.

Kemudian sebagian lahannya lagi milik masyarakat. Nantinya Pemkot Balikpapan akan melakukan pembebasan lahan. Anggaran sudah tersedia dari APBD Perubahan Balikpapan. Menurut dia, upaya itu sudah cukup menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah.

Sementara terkait masalah gugatan yang dilayangkan ke Pemkot Balikpapan, Rahmad menyerahkan saja terhadap proses yang berjalan. “Apalagi yang digugat bukan hanya pemerintah kota. Jadi jalani saja. Masa mereka mau menggugat negara,” tuturnya.

RAWAN

Celaka yang kerap terjadi Muara Rapak, Balikpapan, banyak sebabnya. Tanjakan dengan kemiringan curam dan akses tempat lalu lalang truk roda enam lebih, membuat jalanan itu makin rawan. Bahkan, kecelakaan bisa merenggut belasan nyawa. Opsi melakukan rekayasa lalu lintas pun dilakukan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Andik Wahyudi mengatakan, fungsi Dishub Kaltim terkait kasus ini adalah pada fungsi koordinasi.

Pasalnya, posisi rawan tersebut berada di jalan berstatus nasional. Tetapi bukan berarti pihaknya lepas tangan. Ada tindak lanjut kesepakatan yang sudah dibangun. Andik mengatakan, dalam diskusi pihaknya sudah menyampaikan saran manajemen lalu lintas. Namun, tidak ada kewenangan. Hanya memberikan saran rekayasa lalu lintas.

“Lajur satu dari arah atas tanjakan, dipasang markah jalan. Jadi yang boleh lurus dari tanjakan dan menurun lalu terus hanya roda enam ke atas,” jelas Andik.

Roda dua dan empat, tentu masih bisa lewat di kawasan itu. Namun, harus belok kiri. Jadi, pengendara roda dua maupun roda enam tidak ada momen berhenti menunggu lampu merah di bawah. Hal itu, untuk menghindari risiko kecelakaan fatal yang memakan banyak korban seperti kejadian beberapa waktu lalu. “Lampu merah hanya untuk roda enam ke atas. Jadi, mereka yang bisa lurus dan berhenti di lampu merah,” jelasnya.

Namun, opsi itu tetap ada risikonya. Jika semua roda dua dan empat ke arah kiri dan putar balik, bisa terjadi tumpukan di depan Rumah Sakit Ibnu Sina. Memang opsi itu merepotkan, tetapi rekayasa tersebut lebih aman untuk saat ini. (rom/k8)