Persoalan tambang batu bara di Kaltim belum juga menunjukkan penanganan progresif. Contohnya upaya politik di parlemen melalui pansus batu bara dan penyelesaian kasus izin usaha pertambangan (IUP) palsu. Sampai saat ini masih menggantung.

 

SAMARINDA –Hampir tiga bulan, sejak kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) gubernur Kaltim terhadap 21 IUP mengemuka ke publik, belum satu pun terjawab siapa dalang dan jenis sanksi yang diberikan kepada si terduga pelaku maupun komplotannya. Upaya politik maupun hukum terlihat jalan di tempat. Pembiaran terhadap skandal itu berpotensi akan menjadi preseden buruk tata kelola dan administrasi Pemprov Kaltim ke depannya.

Untuk diketahui, belum lama ini, Kaltim Post menerima salinan surat keputusan SK gubernur terkait terbitnya 21 IUP yang diduga palsu. Terbitnya izin itu terjadi pada rentang Maret hingga Desember. Sebagian besar diterbitkan pada Oktober dan November. SK terakhir dikeluarkan pada 8 Desember 2020. Dari 21 IUP yang diduga palsu itu memuat komoditas, mulai batu bara 18 IUP, mangan 1 IUP, dan emas 2 IUP. Tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU). Gubernur Kaltim Isran Noor yang namanya dicatut dalam kasus ini, sebelumnya mengungkapkan, jika terbukti bahwa surat keputusan itu tidak asli, meminta agar pihak terkait, termasuk perusahaan bisa diproses secara hukum.

“Misalnya ada yang saya tanda tangani, berarti itu palsu. Dan sudah jelas, itu melanggar aturan,” kata Isran diwawancarai Kaltim Post beberapa waktu lalu usai membuka kegiatan pelatihan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI di Platinum Balikpapan Convention Hall. Mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu melanjutkan, dirinya tidak perlu melaporkan dugaan pemalsuan penerbitan izin pertambangan itu kepada pihak kepolisian. Karena tanpa laporan darinya, pihak kepolisian bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan penerbitan IUP palsu itu. “Enggak usah dilaporkan. Biar aja, itu urusan polisi. Dan biar polisi yang mengurus pemilik IUP itu,” terang pria kelahiran Sangkulirang, Kutim, 20 September 1957 ini.

Senada dengan Isran, akademisi Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, sebenarnya polisi bisa menindak dugaan pemalsuan tanda tangan gubernur Kaltim tanpa menunggu laporan. "Kalau tanda tangan yang dipalsukan itu adalah dokumen resmi pejabat pemerintah, termasuk tanda tangan gubernur, dikualifikasikan sebagai delik biasa. Jadi polisi bisa segera menyelidiki demi menjaga kepentingan publik," jelas lelaki yang akrab disapa Castro itu. Mengemukanya skandal itu pada Juni lalu membuat parlemen ikut bersuara.

Pada 12 Juli lalu, wacana pansus pun bergulir. Ketika Komisi III dan Komisi I DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. Rapat tersebut membahas beberapa hal, termasuk masalah 21 IUP yang tidak tercatat di database ESDM dan DPMPTSP, jaminan reklamasi (jamrek), hingga persoalan penyaluran dana CSR di Kaltim.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyatakan akan merekomendasikan kepada pimpinan agar dibentuk pansus.

“Semuanya ada 21 IUP yang diduga bermasalah. Nah, tadi jelas bahwa dalam rangka menyelesaikan ini semua, kami di komisi I dan III membuat notulen rapat untuk merekomendasikan kepada pimpinan bahwa supaya ini dibentuk pansus,” kata Bahar

Kenapa harus dibentuk pansus? Menurut ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini, pansus dapat untuk mengurai akar permasalahan dan mencari solusinya. “Menurut kami

ini masalah yang luar biasa. Pasalnya, ada dokumen yang di dalamnya tertulis nomor surat serta dibubuhkan tanda tangan gubernur, ini diduga dipalsukan,” jelas Bahar. Gayung bersambut, kepada Kaltim Post, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, pihaknya memberi atensi besar pada ragam permasalahan tambang di Kaltim. Menurutnya, perlu ada upaya untuk segera memperbaiki kondisi pertambangan.

“Ya artinya begini pada prinsipnya, kalau fraksi kami, kebetulan saya pimpinan fraksinya, saya setuju saja (dibentuk pansus),” jelas Sarkowi. Dia menuturkan, tugas pansus untuk memperjelas serta berupaya menemukan fakta-fakta. Dari hasil upaya tersebut, nanti diharapkan bisa ditemukan solusi-solusi untuk diambil langkah-langkah program pemerintah.  “Nah kita harapkan kalau nanti bisa terbentuk akan bisa ditemukan solusi pertambangan selama ini,” sambungnya.  Namun dia memberikan catatan, pansus memerlukan upaya politik. Sebab, untuk mekanisme pembentukan pansus ada sendiri.

“Harus ada usulan anggota DPRD atau fraksi anggota dari fraksi yang berbeda. Sekarang sedang menggelinding dan bergulir, saat ini teman-teman sedang berkonsolidasi di fraksi masing-masing. Kalau Golkar setuju saja,” tegasnya.

Ketua PKB Kaltim Syafruddin yang ditemui saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di Balikpapan akhir pekan lalu mengatakan, pembentukan pansus

sudah dibahas secara internal. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu menyebut, proses itu sebelumnya tertahan lantaran proses pergantian ketua DPRD Kaltim, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud. Tetapi baginya pansus itu bakal terkabul lantaran ketua DPRD Kaltim saat ini sebelumnya menjabat ketua Komisi III dan menguasai persoalan IUP yang diduga palsu tersebut.

“Teman-teman fraksi di DPRD Kaltim (saat rapat pimpinan) pada masa Pak Makmur sudah mayoritas mendukung terbentuknya pansus. Dan Komisi I dan Komisi III pun sudah pernah RDP (rapat dengar pendapat). Jadi hasil rekomendasi pada rapat kala itu mendorong terbentuknya pansus,” jelas ketua Fraksi PKB-Hanura tersebut.

Sejalan dengan rencana DPRD Kaltim itu, Syafruddin juga mendorong aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melakukan penindakan tambang ilegal. Sebab, dengan proses pembangunan IKN, keberadaan pertambangan ilegal bakal menjadi sorotan. Khususnya terkait komitmen pemerintah terkait persoalan lingkungan.

“Pansus ini kami usahakan terbentuk secepatnya. Namun, di sisi lain, aparat kepolisian punya peran penting dalam penindakan. Kami sendiri kerap ke lapangan untuk pastikan ada tidaknya tambang ilegal. Sayang, begitu sampai lokasi, tidak ada aktivitas. Mereka (penambang) kabur duluan,” ujarnya. (riz2/k16)

 

Muhammad Rizki

[email protected]