Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun ini diperkirakan bakal babak belur, menyusul perintah Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk PPU, untuk ikut mengendalikan inflasi pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 3 September 2022 lalu.

 

PENAJAM-Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeloko minta agar pemerintah daerah ikut menanggung biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok. 

“Biaya yang diperlukan untuk membantu transportasi menuju daerah masing-masing itu mau tidak mau diambilkan dari APBD. Perintah presiden itu bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan energi agar tidak terdampak inflasi setelah diumumkannya kenaikan harga BBM,” kata Pengamat Sosial dan Politik PPU Soegeng Supriyanto kepada Kaltim Post, Senin (19/9). Ia mengatakan, perintah presiden ini bakal berbuntut pada bongkar-pasang APBD Perubahan (APBD-P) PPU 2022 yang dokumennya baru saja diserahkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam ke DPRD PPU, Selasa (13/9). 

Hamdam, kata Soegeng, menyampaikan, target pendapatan pada APBD P PPU 2022 ditetapkan Rp 1,574 triliun lebih, terdapat kenaikan Rp 403,8 miliar lebih atau 35 persen dari target  pendapatan dalam  APBD  murni sebesar Rp 1,170 triliun lebih. Deretan angka tersebut, lanjutnya, belum menyelesaikan terhadap kewajiban utang pemerintah kabupaten yang ratusan miliar dapat terakomodasi. Bahkan, belanja mandatory (wajib) untuk kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun masih kurang. “Apalagi nanti segera dipotong untuk biaya subsidi tranportasi, yang mau tidak mau, memang harus jadi tugas dan tanggung jawab daerah melalui APBD,” kata alumnus Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda angkatan 1981 itu. 

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar kemarin mengatakan, telah menggelar rapat dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID), dan mendapatkan informasi lapangan belum ada perubahan terhadap kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang ekstrem. “Dalam hal ada perubahan ekstrem terkait dengan harga-harga yang pada akhirnya berpengaruh pada inflasi daerah, ya mau tidak mau, ada langkah yang perlu diambil,” kata Tohar yang juga ketua TPID PPU itu. Ia membenarkan bakal berpengaruh pada postur APBD P PPU 2022. “Dalam hal berpengaruh pada pembiayaan ya hampir dapat dipastikan,” tambahnya. 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PPU Sukadi Kuncoro saat ditanya dampak kenaikan harga BBM, kemarin, mengatakan sesuai pemantauannya belum ada kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang ekstrem. “Naik, belum signifikan. Soalnya, sebelum kenaikan harga BBM harga sembako sudah naik duluan,” kata Sukadi Kuncoro. Anggota TPID PPU itu mengatakan, kewajiban sebagaimana perintah presiden itu disisihkan dua persen dari sisa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sampai Desember 2022, dan tentu berdampak pada APBD di daerah. (far)

ARI ARIEF

[email protected]