PENAJAM-Sebanyak 3.620 aparatur sipil negara (ASN) dan 233 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)  di Penajam Paser Utara (PPU) belum menerima tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) selama 8 bulan sejak Januari-Agustus 2022 atau jalan 9 bulan pada September ini.

“Karena itu, kami melalui Forum ASN PPU mendatangi ruangan sekretaris kabupaten (sekkab) untuk menanyakan ini,” kata Suhendra, ASN di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU usai pertemuan. 

Sebelumnya, Suhendra getol menghimpun solidaritas ASN untuk hak TPP itu melalui media sosial Facebook. Bahkan, ia membuat hastag untuk menurunkan pejabat teknis yang berkaitan dengan hak TPP tersebut. Ia sempat menyebut belum dibayarnya hak TPP itu sebagai rekor Pemkab PPU.

 “Ini rekor atau sejarah di PPU TPP sampai masuk sembilan bulan belum terbayarkan. Seluruh ASN saat ini sangat mengharapkan TPP bisa dicairkan segera. Apalagi, buat teman-teman yang masih kredit rumah, dan sudah pasti saat ini sudah ada tunggakan pembayaran angsuran rumah tersebut. Bahkan, ada yang sudah ketakutan kalau  rumah mereka sampai disegel developer,” kata Suhendra. 

Jumlah ASN yang datang ke ruang Sekkab PPU Tohar kemarin sekira 30 orang. Mereka ini mendapatkan undangan terbuka dari Koordinator Forum ASN PPU Baktiar melalui selembar surat yang sejak pagi beredar di media sosial, di antaranya, WhatsApp (WA). Dalam pertemuan itu tampak hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Tur Wahyu Sutrisno. “Pak Tur menjanjikan akan dibayarkan menunggu transfer dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat paling akhir September ini. Kalau belum ada transferan dari pusat sampai Oktober, TPP akan dibayarkan 2 bulan dulu melalui dana bagi hasil pajak,” kata Suhendra. Namun, lanjutnya, Sekkab PPU Tohar minta agar dana seadanya yang tersedia di kas daerah bisa dibayarkan kepada ASN. Pernyataan sekkab itu, kata dia, sejalan dengan keinginan ASN. “Pak sekkab mengintruksikan kalau ada dana berapa-berapa yang ada di kas minta dibayarkan TPP seadanya dulu, dan teman-teman ASN sepakat minta dibayarkan seberapa dulu sesuai kemampuan kas yang ada,” tambahnya.

 

KEWAJIBAN PEMKAB

Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Daerah (PK2D) PPU Rusmansyah kemarin mengkaji aspek yuridis TPP ini. Menurutnya, TPP adalah kewajiban pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintah daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 Pasal 50.  Belanja pegawai, kata dia, merupakan objek belanja yang wajib dalam urusan pemerintahan, di mana TPP adalah bagian dari struktur belanja pegawai yang dalam sistem penganggaran dalam sistem informasi manajemen daerah merupakan belanja operasi yang terdiri dari belanja gaji, tunjangan dan TPP berdasarkan beban kerja. Dikatakannya, pemberian TPP merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menjamin kelangsungan pemerintahan daerah dan untuk mensejahterakan ASN sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP di lingkungan pemerintah daerah bahwa salah satu prinsip pemberian TPP adalah menjamin kesejahteraan pegawai. (far)

 

 

ARI ARIEF

[email protected]