BALIKPAPAN-Pemerintah mematangkan rencana menggaet investor untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan tengah merancang peraturan pemerintah (PP) untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan IKN. Namun itu tetap harus mengacu pada analisis dampak lingkungan (amdal) yang kini tengah disusun.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menjelaskan, berbagai isu lingkungan yang masih menyeruak terkait pembangunan IKN harus segera diselesaikan. Baginya yang terpenting sesuai amdal. Selebihnya, pria yang mendeklarasikan diri bakal maju menjadi calon presiden pada 2024 itu akan mendukung pemerintah secara penuh.

“Pokoknya harus sesuai izin lingkungannya. Meski begitu, IKN harus tetap jalan. Harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur,” ungkap Muhaimin setelah membuka Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) PKB di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (17/9).

Muhaimin memastikan DPR terus mendorong anggaran dalam pembangunan IKN. Kata sejumlah rapat kerja bersama dengan pemerintah, selalu mengagendakan terkait anggaran IKN. “Bahkan sudah masuk anggarannya (IKN),” lanjut ketua umum PKB itu.

Diketahui, akhir Agustus lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penandatanganan kontrak 19 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahun anggaran 2022. Penandatanganan kontrak terhadap 19 paket proyek IKN senilai Rp 5,32 triliun dilaksanakan setelah tahapan tender selesai dilakukan.

MENANTI PANSUS IUP

Persoalan lingkungan yang saat ini masih menjadi misteri adalah keberadaan puluhan IUP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim yang diduga palsu.

Di mana belum lama ini, Kaltim Post menerima salinan surat keputusan (SK) gubernur terkait terbitnya 21 izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga palsu. Terbitnya izin itu terjadi pada rentang Maret hingga Desember. Sebagian besar diterbitkan pada Oktober dan November. SK terakhir dikeluarkan pada 8 Desember 2020.

Dari 21 IUP yang diduga palsu itu memuat komoditas, mulai batu bara 18 IUP, mangan 1 IUP, dan emas 2 IUP. Tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Ketua PKB Kaltim Syafruddin yang ditemui saat mendampingi Muhaimin Iskandar menyinggung terkait isu lingkungan yang saat ini menjadi sorotan adalah keberadaan 21 IUP yang diduga palsu tersebut. Baginya jika dalam prosesnya, IUP itu menjadi dasar dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA), maka bisa dipastikan akan mengabaikan dampak lingkungan.

“Kami sudah bahas secara internal terkait pembentukan pansus (panitia khusus). Sebelumnya pun dalam merespons kabar IUP aspal (asli tapi palsu) itu kami sudah panggil instansi terkait terutama DPMPTSP Kaltim. Dan mereka pun mengakui daftar IUP tersebut bukan mereka yang mengeluarkan izinnya,” jelas Syafruddin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu juga menegaskan akan segera dibentuk pansus. Meski sebelumnya harus ditahan lantaran proses pergantian ketua DPRD Kaltim, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud. Tetapi baginya pansus itu bakal terkabul lantaran ketua DPRD Kaltim saat ini sebelumnya menjabat ketua Komisi III dan menguasai persoalan IUP yang diduga palsu tersebut.

“Teman-teman fraksi di DPRD Kaltim (saat rapat pimpinan) pada masa Pak Makmur sudah mayoritas mendukung terbentuknya pansus. Dan Komisi I dan Komisi III pun sudah pernah RDP (rapat dengar pendapat). Jadi hasil rekomendasi pada rapat kala itu mendorong terbentuknya pansus,” jelas ketua Fraksi PKB-Hanura tersebut.

Sejalan dengan rencana DPRD Kaltim itu, Syafruddin juga mendorong aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melakukan penindakan tambang ilegal. Sebab, dengan proses pembangunan IKN, keberadaan pertambangan ilegal bakal menjadi sorotan. Khususnya terkait komitmen pemerintah terkait persoalan lingkungan.

“Pansus ini kami usahakan terbentuk secepatnya. Namun, di sisi lain, aparat kepolisian punya peran penting dalam penindakan. Kami sendiri kerap ke lapangan untuk pastikan ada tidaknya tambang ilegal. Sayang, begitu sampai lokasi, tidak ada aktivitas. Mereka (penambang) kabur duluan,” ujarnya. (rom/k16)

 

M RIDHUAN

[email protected]