JAKARTA— Upaya untuk menangkap hacker Bjorka terus dilakukan. Yang terbaru, Polri telah berkoordinasi dengan interpol dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menangkap Bjorka. Diduga Bjorka berada di luar negeri, namun jaringan penyuplai data di Indonesia.

Sumber Jawa Pos menuturkan, Bjorka dalam menjalankan bisnis jual beli data memiliki jaringan di Indonesia. Jaringan tersebut beberapa di antaranya telah teridentifikasi. Jumlahnya bukan 14 suspect seperti yang sebelumnya. “Jaringan ini menyuplai data ke Bjorka,” ujarnya.

Bahkan, Bjorka tidak perlu melakukan peretasan untuk mendapatkan data tersebut. Karena membeli master data secara murah dari jaringan di Indonesia. “Setelah mendapat data dijual kembali oleh Bjorka,” jelasnya.

Nah, dengan berbagai alasan hacker Bjorka iseng mengerjai sejumlah pejabat di Indonesia. Hal itu bisa jadi karena jiwa sosialnya yang tinggi atau malah niat untuk meningkatkan harga data yang dijualnya. “Kan bisa untuk digunakan meyakinkan calon pembeli,” tuturnya.

Kini, petugas yang mengetahui kasus tersebut memastikan bahwa Polri telah berkoordinasi dengan Interpol Pusat di Lyon dan FBI. Koordinasi itu dilakukan untuk bisa menangkap Bjorka. “Sedang koordinasi,” paparnya.

Sementara Pakar Penyadapan dan Keamanan Siber Pratama D Pershada menjelaskan, prinsipnya dalam penangkapan Bjorka, jangan percaya terhadap akun-akun anonim yang tidak jelas kredebilitasnya. Aparat harus percaya diri karena memiliki pengalaman menangkap Triomacan2000, peretas Tiket.com dan situs KPU. “Kemampuan tracking di dunia siber bukan hal baru,” ujarnya.

Namun begitu, Bjorka ini akun anonim yang mengaku dari luar negeri. Memang bisa dilakukan tracking, namun kalau Bjorka kemampuannya jago tentu akan sulit. “Meski bukan hal yang tidak mungkin,” jelasnya.

Perlu dipahami, tracking itu bukan hanya secara teknis. Namun, juga mencari informasinya dari jejaring hacker. “Cari informasinya dari komunitas internet dan hacker,” tuturnya.

Bahkan, kemungkinan perlu pendekatan intelijen. Bagaimana informasi didapatkan secara offline dari komunitas intelijen atau sumber lainnya yang valid. “Kalau di luar negeri, identitas setidaknya diungkap. Tapi bila di dalam negeri syukur-syukur ditangkap karena telah melanggar UU ITE dan UU Kependudukan,” ujarnya.

Sekali lagi, pemerintah perlu mengambil hikmah dari kejadian Bjorka. Bahwa negara harus benar-benar perhatian terhadap keamanan siber. “Apakah anggaran besar untuk keamanan siber ini sudah efektif atau tidak. Perlu evaluasi serius,” tegasnya. (idr/jpg/far)