Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membuat dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Selasa, 13 September 2022 yang dimaksudkan agar mendapatkan berbagai masukan melalui konsultasi publik.

 

PENAJAM-Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang, mengatakan masyarakat dapat memberi pokok-pokok pikiran untuk menyempurnakan dokumen tersebut.

WP pada KIPP di sisi Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) ini, sebagaimana dokumen yang bisa diakses terbuka melalui internet itu, seluas 6.671,56 hektare masing-masing masuk wilayah Desa Bumi Harapan 3.592,74 hektare dan Desa Pemaluan seluas 3.078,82 hektare. Penguasaan tanah pada lahan WP KIPP mayoritas dikuasai oleh badan hukum  mengelola perkebunan dan hutan yang ada di WP KIPP. Badan hukum menguasai lahan dengan 86,39 persen dari luas wilayah. Sementara, kepemilikan tanah atau lahan WP KIPP mayoritas dikuasai oleh kepemilikan tanah belum terdaftar tanah negara kawasan hutan sebesar 5.765,88 hektare atau 87,74 persen dari luas KIPP.

Di halaman tiga terkait gambaran umum, disebutkan kurang lebih sekitar 1-2 kilometer arah barat dari istana terdapat zona longsoran yang cukup panjang. Longsoran tersebut terjadi akibat kelerengan yang terjal dan curah hujan yang tinggi. Antisipasinya telah disediakan berupa rekayasa sipil seperti pembuatan retaining wall (dinding penahan) yang dapat menjadi solusi mengurangi area tersebut tidak berpotensi longsor.

Dokumen setebal puluhan halaman itu juga mengungkapkan kondisi fisik kawasan yang cenderung berbukit dengan dominasi kemiringan 78 persen berada pada 0-15 persen, memungkinkan untuk dikembangkan jadi kawasan perkotaan.

Terdapat sempadan sesar yang melewati WP KIPP namun kondisinya sudah tak aktif. Mayoritas kepemilikan tanah didominasi oleh kepemilikan tanah belum terdaftar tanah negara kawasan hutan. Di samping itu, terdapat permukiman existing yang harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pembangunan KIPP. Hal terpenting lainnya yang ditekankan pada dokumen tersebut  adalah menyangkut sosial ekonomi lokal, yaitu  adanya kekhawatiran keberadaan masyarakat lokal menjadi terpinggirkan dan kemampuan untuk berkembang dan bersaing relatif terbatas karena dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia.

Humas Lembaga Adat Paser (LAP) PPU Eko Supriyadi kemarin menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, selaku penduduk asli PPU, LAP berharap keterlibatan masyarakat lokal,  dalam pembangunan IKN untuk dapat berkontribusi terhadap  bangsa dan negara. “Ini sebenarnya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Kaltim dan PPU khususnya,” kata Eko Supriyadi. Pernyataan yang sama dia sampaikan pada rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan stakeholder terkait kegiatan pengamanan pembangunan IKN yang digelar Polda Kaltim, Jumat (16/9). Eko Supriyadi yang juga ketua Forum Pemberdayaan Masyarakat IKN wilayah PPU menyoal workshop pelaksanaan tender oleh PUPR, yang dalam undangan tersebut banyak perusahaan lokal di PPU belum dilibatkan dalam pelatihan. “Pelatihan dari PUPR jangan hanya terfokus ke Sepaku, karena dampak IKN akan terjadi di wilayah-wilayah penyangga IKN dan terpenting adalah pemberdayaan atau penyaluran tenaga kerja lokal,  pasca pelatihan,” ujarnya. (far/k15)

 

ARI ARIEF

[email protected]