SAMARINDA–Beberapa OPD pengampu terkait delapan sektor penerima bantuan sosial (bansos) perihal pengendalian inflasi, masih fokus melakukan validasi data calon penerima bantuan. Data tersebut ditargetkan segera tuntas sebelum deadline pencairan sebagai mana perintah pusat, paling lama pertengahan Oktober mendatang.
Misalnya Dinas Sosial (Dissos) Samarinda tengah melakukan validasi cepat terhadap 19.559 orang yang masuk kategori miskin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepala Dissos Samarinda Isfihani mengatakan, terkait implementasi penyaluran perlindungan sosial pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat.
Namun, belum ada formula yang ditetapkan terkait mekanisme penyaluran. “Namun kalau kami untuk penyaluran bansos biasanya melalui kantor pos, di mana validasi dibantu tim kelurahan dan kecamatan. Tetapi, khusus bantuan dalam rangka pengendalian inflasi ini, akan dilakukan rapat lanjutan, karena data yang dikumpulkan tengah diusulkan ke kementerian dalam negeri,” ucapnya, Jumat (16/9).
Dia menyebut, OPD-nya bakal menyalurkan sekitar 19.559 orang, di mana data itu diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah kendali Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk calon penerima dari sektor lain akan turut melibatkan OPD terkait misalnya bagi ojol dan pangkalan pendataan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub), serta nelayan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan lainnya.
“Karena jumlah sasaran penerima banyak, tentu dibutuhkan bantuan OPD lainnya,” ujar dia. “Yang pasti kami akan berupaya maksimal agar bantuan yang disalurkan betul-betul tepat sasaran. Semoga waktu yang diberikan juga cukup. Informasi sementara bantuan paling lama disalurkan pertengahan Oktober,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kota tengah mempersiapkan data untuk menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 16,5 miliar yang diperuntukkan 28.055 warga, diambil 2 persen dari dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat. (kri/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46