SANGATTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi momok tersendiri terhadap keberlangsungan perekonomian. Meski sejauh ini harga kebutuhan pokok di Kutai Timur (Kutim) masih relatif stabil, diprediksi akan mengalami kenaikan harga pada beberapa pekan ke depan.
Menanggapi hal itu, Asisten II Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Zubair mengatakan, ada beberapa rencana aksi yang akan diambil pemkab bersama FKPD Kutim dalam mengendalikan dampak inflasi akibat naiknya harga BBM.
Mengingat, daerah telah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk menyusun strategi dalam mengendalikan inflasi. “Apalagi setiap daerah diminta mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum,” ujarnya.
Anggaran tersebut, kata dia, akan digunakan dengan memprioritaskan sektor yang paling berdampak dari inflasi tersebut. Terutama sektor UMKM, transportasi, dan pertanian.
“Mekanisme penyalurannya akan didiskusikan dengan organisasi perangkat daerah terkait. Bagaimana regulasinya, kategori yang berhak mendapatkan serta besaran subsidinya. Jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.
Dia menekankan, inflasi yang tinggi menjadi momok yang sangat ditakuti setiap negara. Implikasinya berdampak pada seluruh sektor. Makanya harus dikendalikan, jika tidak bisa merembet pada semua sendi perekonomian.
Ada beberapa langkah yang akan diagendakan dalam rencana aksi mengendalikan laju inflasi. Seperti pengawalan dan pengawasan pendistribusian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan jajaran Polres Kutim, Kodim 0909/KTM, serta Lanal Sangatta.
Kemudian pihaknya juga akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) kepada distributor barang, operasi pasar murah, pengawasan penyalahgunaan dan penimbunan BBM.
“Termasuk pemanfaatan pekarangan rumah untuk komoditas sayuran, perilaku hidup hemat, optimalisasi penggunaan transportasi dan pendaftaran bagi konsumen pertalite di portal subsiditepat.mypertamina.id sejak awal Juli,” pungkasnya. (dq/ind/k16)