KUNJUNGAN kerja Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto ke Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (14/9) menjadi momentum berkesan bagi tokoh pemuda adat Paser, Zulpani Paser. Dalam acara tersebut, Zul--panggilan karib Zulpani Paser, mendapatkan kesempatan langka, yaitu menyerahkan kopiah khas adat Paser, selendang kuning khas adat Paser, dan satu mandau khas lempinak adat Paser.
“Sempat gemetar juga saat mau menyerahkan kepada menteri yang mantan jenderal TNI itu,” kata Zulpani Paser kepada Kaltim Post, di Penajam, kemarin. Ia mengaku tetap gemetaran meski beberapa minggu sebelumnya sudah bertemu dengan Menteri Hadi Tjahjanto di ruang kerjanya, di Jakarta. “Kharisma jenderalnya masih melekat,” tuturnya.
Sebelum menyerahkan kenang-kenangan itu, Zul mengaku berkesempatan turut menyambut kedatangan menteri di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 11.32 Wita, Rabu (14/9), yang kemudian menuju IKN. Kepada menteri, Zul yang mengaku mewakili pemuda adat Paser menyampaikan pesan dan harapan agar proses birokrasi sertifikasi lahan atau tanah dipermudah untuk masyarakat adat Paser. Kemudian, dapat menyelesaikan kasus yang berpotensi jadi konflik lahan-lahan masyarakat adat yang selama ini dikuasai oleh perusahaan. “Yang ketiga, kami berpesan kepada pak menteri agar memberantas habis mafia tanah,” ujarnya.
Sementara itu, dalam instagramnya @hadi.tjahjanto, Menteri Hadi Tjahjanto menuliskan kunjungannya saat itu didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni, mengunjungi IKN Nusantara di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Kunjungan ke IKN dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi kepadanya, untuk mendukung pembangunan IKN melalui Kebijakan Tata Ruang dan Pengadaan Tanah. “Pada kunjungan kali ini saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan,” tulisnya, dikutip dari instagram.
Kementerian ATR/BPN @kementerian.atrbpn sendiri, lanjutnya, telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pembangunan IKN di antaranya membuat Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2024 serta Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Pengadaan Tanah. “Kementerian ATR/BPN telah membuat menginventarisasi penguasaan, pemilikan, PTPR untuk Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di IKN. Lalu akhir 2022 saya menargetkan seluruh Materi Teknis RDTR. Terkait pengadaan tanah, saya pastikan proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya Masyarakat Adat,” katanya.
Tujuan utama dari pembangunan IKN, kata dia, ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global. Atas hal itu, ia optimistis pembangunan IKN dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dengan kebijakan land freeze yang sudah dilaksanakan. “Kami sangat optimistis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global,” tegasnya. (far)
ARI ARIEF