TANA PASER- Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemkab Paser menyediakan anggaran bantuan perlindungan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM sebesar Rp 20 miliar. Bupati Paser Fahmi Fadli mengatakan bantuan perlindungan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat Kabupaten Paser yang terdampak akibat kenaikan harga BBM dan juga akibat inflasi.

Paling lambat tanggal 15 September atau hari ini data terkait rencana ini sudah harus diserahkan kepada pemerintah pusat. Anggaran  Rp 20 miliar itu diambil dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 2 persen. "Ini sesuai edaran Mendagri dan Menteri Keuangan," kata Fahmi, Rabu (14/9). 

Namun untuk jumlah masyarakat Kabupaten Paser yang akan menerima bantuan perlindungan sosial tersebut belum rampung. Fahmi meminta seluruh jajarannya untuk benar-benar melakukan pendataan karena bantuan yang diberikan Pemkab Paser ini akan mengakomodasi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. “Untuk siapa saja penerimanya masih didata," lanjutnya. 

Dipastikan masyarakat yang belum pernah  menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Targetnya menyasar tukang ojek, pelaku jasa transportasi, dan lainnya yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi sesuai edaran PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Kenaikan inflasi hingga 3 persen akibat kenaikan harga BBM itu akan ditindaklanjuti juga dengan  menggelar pasar murah. Fahmi meminta seluruh tim TPID dan dinas terkait dengan dukungan Perum Bulog untuk selalu memantau harga pasar. "Jika ada kenaikan, segera lakukan pasar murah terhadap barang yang mengalami kenaikan,” jelasnya. (jib/far)