PENAJAM-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) mengembalikan anggaran untuk makan dan minum (mamin) sebesar Rp 132 juta ke kas daerah. Biaya tersebut digunakan oleh badan ini untuk biaya mamin satuan tugas (satgas) yang berjaga pada pos pengetatan untuk penanggulangan Covid-19 di area Pelabuhan Speedboat dan Kelotok Penajam, PPU. Kegiatan tersebut ditutup, Sabtu, 14 Agustus 2021. 

“Pengembalian anggaran belanja mamin itu karena tidak sesuai atau tidak dapat diyakini kebenarannya, dan ada perbaikan istilah uang lelah untuk ke depannya diusulkan dalam peraturan bupati. Khusus pengembalian sudah mengangsur dan kurang Rp 5 juta dari Rp 132 juta lebih yang dilakukan oleh kabid kedaruratan dan logistik BPBD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Sebelum batas akhir pengembalian akan dilunasi yang Rp 5 juta,” kata Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD PPU Marjani kepada Kaltim Post. 

Pernyataan Marjani ini dimaksudkan menjawab tiga tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Penegak Hukum (AMPPH) Kaltim dalam surat pemberitahuan rencana aksi mereka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim di Samarinda, Rabu (14/9). Dalam surat pemberitahuan AMPPH Kaltim ke Polresta Samarinda terdapat tiga poin, yang salah satunya adalah menyoal belanja tidak terduga (BTT) Covid-19 Rp 6.108.404.841 tahun anggaran 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan yang diduga menyalahi aturan dan tak sesuai kondisi sebenarnya.  

Marjani kemarin mengungkapkan, persoalan tersebut telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan badan ini telah mengeluarkan dua rekomendasi melalui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam. Pertama, mengenai biaya mamin, dan kedua, kata dia, terkait perbaikan standar istilah uang lelah untuk satgas penanganan penangulangan penyebaran pandemi Covid-19. 

“Dua rekomendasi itu sudah kami tindaklanjuti,” katanya. Posko pengetatan penanggulangan Covid-19 di pintu masuk PPU dari arah Teluk Balikpapan itu ditutup medio Agustus tahun lalu juga akibat adanya permasalahan pendanaan. Yaitu, akibat minimnya anggaran pos garda terdepan untuk melakukan pengecekan suhu badan warga yang masuk PPU dari  Balikpapan. Alasan tutup posko tersebut, kata Marjani, akibat sejumlah tanggungan operasional yang belum bisa dibayar kepada pihak lain. 

“Persoalannya yang terutang sampai Juni 2021 saja belum terbayar, belum cair. Apalagi yang ke depan,” kata Marjani. “Kita sudah tidak mampu lagi mencari dana talangan, dan harus membayar jatuh tempo sampai Juli 2021 lalu sebesar Rp 1,9 miliar. Jumlah terutang itu untuk biaya pos-pos Covid-19 dan rusunawa depan terminal Penajam,” imbuhnya. (far) 

ARI ARIEF

[email protected]