Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mencetak rekor baru.

 

PENAJAM-Pertama kali, sejak Pemkab PPU berdiri pada 2002, baru 2022 ini belum memenuhi kewajiban memberikan tunjangan perbaikan penghasilan alias TPP kepada 3.620 aparatur sipil negara (ASN) selama 8 bulan, Januari-Agustus 2022. Akibatnya, banyak abdi negara di kabupaten berjuluk Bumi Daya Taka itu kesulitan mencicil pembayaran utang di bank, tutup usaha sampingan, bahkan ada yang jadi tukang ojek.

“Ini rekor atau sejarah di PPU TPP sampai masuk 9 bulan belum terbayarkan. Seluruh ASN saat ini sangat mengharapkan TPP bisa dicairkan segera. Apalagi, buat teman-teman yang masih kredit rumah, dan sudah pasti saat ini ada tunggakan pembayaran angsuran rumah tersebut. Bahkan, ada yang sudah ketakutan kalau rumah mereka sampai disegel developer,” kata Suhendra, salah satu ASN di Pemkab PPU mengeluhkan hal itu kepada Kaltim Post, Rabu (14/9).

Ia menggalang solidaritas sesama ASN dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut. Bahkan, ia membuat tagar yang cukup ekstrem di laman media sosialnya Facebook berupa desakan ganti pejabat teknis. Saat koran ini mengunjungi laman media sosialnya https://www.facebook.com/hendra.ghipsy.12 kemarin, statusnya tersebut mendapatkan tanggapan puluhan warganet. Tampak ada pejabat setingkat asisten di lingkungan Pemkab PPU yang turut menanggapi. “Sabar ya…Jika ada transfer dana pusat. Semuanya.. akan ditunaikan,” tulisnya.

Suhendra melanjutkan, belum dibayarkannya TPP itu menyebabkan banyak ASN yang sulit hidupnya. Ia menunjukkan foto kilometer PDAM teman ASN-nya yang dicabut karena menunggak pembayaran air minum selama enam bulan. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka PPU Abdul Rasyid, kemarin, menguraikan bahwa jumlah yang menunggak kurang lebih 500 pelanggan. “Yang kita segel kurang lebih 150, yang kita cabut permanen kurang lebih 15–20,” kata Abdul Rasyid. Sekira 5 persen yang menunggak, kata dia, berstatus ASN.

Tidak hanya menunjukkan kilometer PDAM temannya yang disegel, kemarin Suhendra juga menunjukkan foto surat tunggakan angsuran kredit rumah yang harus dibayar selambat-lambatnya 20 September 2022 ini. Sementara itu, anggaran yang dicadangkan dari TPP belum cair. “Ya, kasihan nasib ASN. Hampir rata-rata ASN bergantung dari TPP. Karena kalau mengharap gaji, sudah bisa dipastikan rata-rata dipotong pinjaman di bank,” katanya.

Sejumlah ASN lain yang menolak disebutkan namanya dalam pemberitaan menginformasikan, gaji yang mereka terima per bulan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Harapan kami satu-satunya ya TPP itu,” kata mereka. Untuk menutupi kebutuhan harian, kata dia, ada ASN yang sepulang kerja langsung nyambi mengojek sepeda motor. Ia menginformasikan pula, banyak usaha sampingan ASN seperti membuka toko sembako skala kecil yang tutup. “Uangnya dialihkan untuk biaya sekolah anak,” tuturnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Tur Wahyu Sutrisno saat dikonfirmasi kemarin mengatakan menunggu transfer dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan berupa dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) minerba dan migas triwulan III masuk rekening kas umum daerah PPU. Menurut jadwal akhir September sebagai sumber dana untuk bayar TPP atau tunjangan kinerja (tukin) Januari-Agustus 2022. (far/k16)

ARI ARIEF

[email protected]