BALIKPAPANDua kader PDI Perjuangan (PDIP) berada di pusaran bakal calon wakil wali kota (wawali) Balikpapan. Selain Budiono yang saat ini menjabat ketua DPC PDIP Balikpapan, ada pula Risti Utami Dewi Nataris. Istri almarhum Thohari Aziz (wakil wali Kota Balikpapan terpilih pada Pilkada 2019), juga merupakan kader PDIP tetapi diusung Partai Golkar. Saat dikonfirmasi kemarin (14/9), Risti mengaku belum menerima informasi secara resmi dari Ketua DPD II Partai Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Sebaliknya, informasi terkait dirinya yang diusung Golkar diketahuinya dari pemberitaan media massa. “Saya tadi malam (Selasa malam) baru baca berita tentang itu,” ucapnya. Pembahasan mengenai rekomendasi Partai Golkar bakal dialamatkan kepadanya pun relatif minim. Antara dirinya dan calon pendampingnya, Rahmad Mas’ud . Termasuk saat bertemu di Tanah Suci, awal Juli lalu untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan saat itu, diakuinya dalam konteks Rahmad Mas’ud sebagai wali Kota Balikpapan yang mengunjungi warganya yang sedang menjalankan ibadah haji.

Bahkan, setelah itu tak ada pertemuan untuk membahas rekomendasi bakal calon wawali untuk dirinya. “Enggak ada pembahasan soal itu,” terangnya. Walau begitu, Risti menegaskan akan tunduk kepada aturan PDIP. Dia pun berterima kasih kepada Partai Golkar yang telah memutuskan untuk memilihnya sebagai bakal calon wawali Balikpapan. “Saya berterima kasih kepada Pak Rahmad. Dan itu sah-sah saja, karena pada pemilihan wali kota lalu, Pak Rahmad berpasangan dengan Pak Thohari. Tapi, sebagai kader PDIP tegak lurus kepada aturan partai. Dan akan kembali kepada aturan partai, bagaimana nantinya,” ucap dia.

Diwawancarai terpisah, Budiono irit bicara perihal rekomendasi Partai Golkar tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDIP terkait hal itu. “Saya belum bisa komentar masalah itu. Silakan ke pimpinan saja,” ucapnya kemarin.

Dia kemudian menerangkan, Risti belum menjadi kader PDIP. Baru sebatas anggota karena belum mengikuti pendidikan kaderisasi yang dilaksanakan PDI Perjuangan. “Bedanya seperti itu. Dikatakan sebagai kader, kalau sudah ikut pendidikan kaderisasi PDIP. Kalau belum, namanya anggota partai,” jelas wakil ketua DPRD Balikpapan itu.

Mengutip Pasal 12 Anggaran Dasar (AD) PDIP, menerangkan jenis keanggotaan partai terdiri atas anggota biasa, anggota, kader, dan anggota kehormatan. Anggota biasa partai adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan partai, serta dinyatakan diterima sebagai anggota biasa partai oleh pimpinan partai. Lalu anggota partai adalah anggota biasa partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang dilaksanakan oleh partai. Sementara kader partai adalah anggota partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya kepada partai dan masyarakat umum. Dengan jenjang kader pratama, kader madya, dan kader utama.

Di luar jenjang kader itu, partai mempersiapkan warga negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai anggota partai dalam anggota kehormatan partai, yang merupakan warga negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada partai dan pandangan, serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan asas, jati diri, watak, dan tujuan partai. Untuk diketahui, Rahmad Mas’ud dilantik sebagai wali Kota Balikpapan periode 2021–2024 pada 31 Mei 2021 di Kegubernuran Kaltim. Dia dilantik sendiri, tanpa Thohari Aziz yang meninggal pada 27 Januari 2021 di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Lebih dari setahun memimpin Balikpapan tanpa wakil, tahapan demi tahapan untuk pemilihan wakil wali kota Balikpapan masih terus berjalan. Teranyar, DPRD Balikpapan disebutkan segera membentuk panitia pemilihan. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pembentukan panitia khusus untuk merumuskan tata tertib (tatib) pemilihan wakil wali kota.

“Termasuk sudah mendapat respons dari provinsi atau gubernur Kaltim,” ujarnya. Artinya proses penyusunan tatib telah rampung. Kini memasuki tahapan berikutnya, DPRD Balikpapan akan membentuk panitia pemilih. “Tatib sudah bisa dijadikan pedoman untuk membentuk panitia pemilih,” ucapnya, dua hari lalu (12/9). Abdulloh menjelaskan, pihaknya akan membentuk panitia pemilih. Bukan panitia seleksi. Sementara itu, Ketua Pansus Tatib Simon Sulean mengatakan, revisi tatib sudah rampung dan telah diserahkan kembali ke Biro Hukum Pemprov Kaltim. Sebagai tindak lanjut, panitia pemilihan sudah bisa segera dibentuk. Ada pun sesuai dengan draf tatib dewan terbaru terdapat perubahan pengusulan panitia.

Dia menjelaskan, jika sebelumnya perwakilan panitia dari alat kelengkapan dewan (AKD). Kini, anggota panitia pemilihan menjadi perwakilan fraksi. “Ada tujuh fraksi di DPRD Balikpapan, maka akan ada tujuh anggota yang akan terlibat dalam panitia itu,” ucapnya.  Sementara itu, soal siapa saja nama yang akan berkompetisi menggantikan Thohari, fraksi-fraksi di DPRD sudah menyorong beberapa nama. Misalnya ada nama Budiono perwakilan PDIP, Sabaruddin Panrecalle dari Gerindra, Sayid MN Fadli yang diusung PKS, atau Denny Mappa yang didorong oleh Partai Demokrat. Sejumlah nama itu diusulkan ke Rahmad untuk kemudian mengerucut menjadi dua nama teratas. Dua nama teratas inilah yang kemudian akan dipilih oleh anggota DPRD Balikpapan dengan mekanisme one man one vote. (riz/k8)

RIKIP AGUSTANI

[email protected]