Pergantian di tengah jalan ketua DPRD Kaltim diharap tak membuat hubungan legislatif dan eksekutif diKaltimmemanas. Namun, potretnya saat ini, berkata lain.

 

SAMARINDA–Teka-teki di mana posisi anyar Makmur HAPK selepas menanggalkan kursi ketua DPRD Kaltim periode 2019–2024 terjawab sudah. DPD Golkar Kaltim memplotnya untuk bertukar posisi dengan Hasanuddin Mas`ud, yang Senin (12/9) lalu dilantik sebagai penggawa baru Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim.

Pleno internal membahas posisi baru Makmur itu terjadi di hari yang sama ketika pengambilan sumpah/janji jabatan Hasanuddin Mas`ud sebagai ketua DPRD Kaltim. “Pleno terbatas dengan Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Pak Makmur mengisi posisi Pak Hasan (Hasanuddin Mas’ud) sebelumnya,” kata Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin kepada Kaltim Postkemarin (14/9). Digelarnya pleno selepas pelantikan, lanjut dia, memang terbilang mendadak. Golkar tak ingin alat kelengkapan dewan (AKD) miliknya di Karang Paci terkendala dalam kerja legislatif. Bidang kewenangan yang ditangani Komisi III juga dinilai jadi wilayah kerja yang cocok untuk Makmur, agar terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Jadi pembahasan dadakan di rapat harian terbatas. Golkar enggak ingin kehilangan momen dalam hal ini,” katanya. Di awal masa jabatan anggota DPRD Kaltim 2019–2024, Golkar yang notabene pendulang suara terbanyak pada Pileg 2019, berhasil mendapat jatah kursi ketua dewan. Dalam penyusunan AKD, Golkar juga mendapat jatah lain, yakni kursi ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur. Hasanuddin Mas`ud diplot mengisi posisi tersebut. Di tengah masa jabatan anggota dewan, medio 2021, penyegaran AKD disepakati seluruh fraksi di DPRD Kaltim.

Jatah ketua komisi milik Golkar bergeser ke Komisi II. Pos ini diberikan ke politikus muda Golkar dari daerah pemilihan Samarinda, Nidya Listiyono. Sementara Hasanuddin Mas’ud tetap di Komisi III namun hanya menjadi anggota. Sebelum pelantikan Hasanuddin Mas’ud digelar di Grand Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada 12 September 2022, Ayub, begitu dia disapa, memang pernah berujar bukan tak mungkin Makmur mengisi pos ini. Namun, semua keputusan kembali ditentukan dalam pleno internal itu. “Semua mungkin saja, bergantung pleno internal. Semua dijabarkan, nanti apa saja klasifikasi dan pertimbangan untuk menempatkan Pak Makmur di posisi baru,” katanya ketika diwawancarai pada 1 September 2022.

 

Bergeser ke Pengadilan Negeri Samarinda, perlawanan Makmur HAPK yang menyoal pergantian antarwaktu (PAW) dirinya dari kursi ketua DPRD berbuah manis dengan hasil dikabulkannya sebagian gugatan yang diajukannya. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan para tergugat dalam perkara itu, DPP Golkar, DPD Golkar Kaltim, dan Fraksi Golkar DPRD Kaltim, serta turut tergugat, Hasanuddin Mas`ud telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Majelis hakim juga menyatakan SK Kemendagri Nomor 161.64-4353 yang terbit pada 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kaltim berlaku sejak 2019-2024.

Lalu, tiga surat yang diterbitkan para pihak tergugat, yakni SK DPP Golkar Nomor B-600/Golkar/VI/2021 pada 16 Juni 2021 tentang Persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kaltim, Surat DPD Golkar Kaltim Nomor 108/DPD/Golkar/KT/III/2021 pada 15 Maret 2021 tentang Permohonan Persetujuan PAW Ketua DPRD, dan surat bernomor 002/A/201/FPG-LPR/III/2021 dari Fraksi Golkar tentang permintaan pergantian unsur pimpinan milik Golkar di DPRD Kaltim tak memiliki kekuatan hukum.

Dua hari selepas putusan itu dibacakan, tiga dari empat pihak yang jadi lawannya dalam sengketa perdata itu, memilih mengajukan banding dua hari selepas putusan dibacakan.

“Sudah sampaikan secara lisan, hanya DPP yang tidak ajukan banding,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Samarinda Rahkmad Dwi Nanto dikonfirmasi kemarin. Meski tak mengajukan banding, secara otomatis DPP Golkar akan tetap mengikuti proses banding yang berjalan. Begitu pula dengan Makmur HAPK selaku penggugat dalam perkara ini. “Batas waktunya kan sampai 23 September, sejak putusan itu dibacakan pada 6 September. Kini, pengadilan hanya menungu memori dan kontra banding dari para pihak,” singkatnya.

Menukil situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda, banding dari DPD Golkar Kaltim, Fraksi Golkar DPRD Kaltim, dan Hasanuddin Mas`ud diwakilkan Lasila, anggota kuasa hukum Golkar yang selama ini mengawal proses persidangan sengketa berklasifikasi perbuatan melawan hukum tersebut.

Dikonfirmasi ihwal banding tersebut, Lasila memilih irit bicara. “Mohon maaf belum bisa beri statement. Banding itu jadi upaya hukum lanjutan yang ditempuh dengan beberapa pertimbangan. Nanti saja detailnya,” singkatnya dalam pesan diaplikasi perpesanan WhatsApp.

 

APBD Perubahan 2022 Tetap Ditandatangani

 

Meski dibayang-bayangi konflik internal dan pergantian ketua DPRD Kaltim, penandatanganan persetujuan bersama gubernur Kaltim dengan pimpinan DPRD, atas perubahan rancangan APBD 2022 tetap dilaksanakan. Hanya, penandatanganan ini sempat dikeluhkan anggota dewan kemarin (14/). Pasalnya, lagi-lagi Gubernur Isran Noor tak datang ke DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda. Gubernur diwakili Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Riza Indra Riadi. Marthinus dari Fraksi PDIP mengatakan, absennya gubernur semakin memunculkan kekhawatiran. Sebab, tak lepas dari pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud, ada risiko hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kaltim tak harmonis.

Jika begini, bisa mengganggu kerja pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat. “Kehadiran gubernur dan wakil, penting untuk mendengar dan merespons suara masyarakat,” ucapnya. Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar juga mengeluhkan absennya gubernur di momen penting. Dia pun berharap, selanjutnya Isran Noor bakal datang ke gedung dewan untuk menunjukkan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif cukup harmonis. “Kami berharap di APBD 2023 (penandatanganan  persetujuan bersama gubernur Kaltim dengan pimpinan DPRD Kaltim, atas rancangan APBD Kaltim 2023), gubernur yang hadir,” tegas Sarkowi.

Sementara itu, Riza menjelaskan, ketidakhadiran gubernur Kaltim kemarin karena jadwal yang bentrokan dengan agenda lain. Dia mengharapkan para anggota dewan bisa memakluminya. Pj sekprov juga berharap sinergi antara DPRD Kaltim dan pemprov bisa lebih baik dan erat di masa mendatang. Jadi, tercipta kondisi ideal yang mendukung upaya pembangunan. Memang, bahkan sebelum ketua DPRD Kaltim beralih ke Hasanuddin Mas’ud, Isran jarang datang ke gedung dewan. Sementara saat pelantikan Hasanuddin Mas’ud, hampir tak ada pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim yang hadir. Isran pun menganggap pelantikan Hasanuddin Mas’ud itu tak lazim. Bahkan dijuluki sebagai ketua DPRD Mercure karena dilantik di Hotel Mercure.

Meski begitu, Hasanuddin Mas’ud mengaku tak mempermasalahkan pernyataan orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut. Dia mengaku tetap menghormati Isran Noor. Maka dari itu, dalam waktu dekat dia juga bakal mengagendakan silaturahmi dengan Isran Noor. “Tinggal minta waktu beliau,” jelasnya.  Di sisi lain, terkait rancangan perubahan APBD 2022 Kaltim, secara keseluruhan anggaran bertambah Rp 3,13 triliun. Jadi, dari APBD murni sebesar Rp 11,73 triliun menjadi 14,87 triliun. Penambahan ini berasal dari pendapatan daerah yang naik Rp 1,56 triliun.  Untuk pengeluaran, terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp 11,73 triliun menjadi Rp 14,87 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 236,62 miliar tidak mengalami perubahan. (riz/k16)

 

 

ROOBAYU

[email protected]

NOFFIYATUL CHALIMAH

[email protected]