BALIKPAPAN-Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Ada sembilan dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN. Empat dokumen di antaranya segera dirampungkan dalam waktu dekat. Saat ini sudah dilakukan penetapan empat RDTR IKN. Meliputi RDTR Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2.

Untuk memantau penyusunan empat dokumen RDTR, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kaltim. Mantan panglima TNI itu mengunjungi Titik Nol IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Dia didampingi Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Raja Juli Antoni, Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Kaltim Asnaedi.  “Saya ingin memastikan bahwa RDTR sesuai dengan tugas dari bapak presiden. Supaya menyelesaikan RDTR di empat tempat, semuanya sudah selesai,” katanya kepada awak media usai kunjungan ke IKN di VIP Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Rabu (14/9).

Selanjutnya, ada lima dokumen RDTR yang segera disusun Kementerian ATR/BPN. Yakni WP 6 IKN Utara, WP 3 IKN Selatan, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa. “Semuanya terus kita koordinasikan. Empat (dokumen RDTR) sudah selesai. Dan sisanya, lima RDTR lagi, akan selesai akhir tahun 2022,” sambung dia. Mengenai kegiatan pengadaan tanah di kawasan IKN, Hadi Tjahjanto menerangkan, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan beberapa kegiatan. Di antaranya pembebasan kawasan hutan yang masuk di wilayah IKN. Dan pengadaan tanah di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL). Namun, dia tidak memerinci luasan lahan yang telah diselesaikan itu. “Semuanya sudah sesuai dengan rencana yang kita buat. Dan kami optimistis perencanaan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana,” harapnya.

Sehari sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan konsultasi publik RDTR tentang Wilayah Perencanaan KIPP, IKN Barat, IKN Timur 1, dan IKN Timur 2 di Hotel Platinum Balikpapan. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menegaskan pentingnya penyusunan RDTR IKN sebagai acuan penataan ruang IKN. “Tata ruang merupakan salah satu acuan yang sangat penting untuk semua kepastian, seperti kepastian berusaha, kepastian hidup, dan sebagainya,” katanya. Dia melanjutkan, dokumen RDTR IKN merupakan landasan perencanaan yang disusun untuk beberapa tahun ke depan. Menurutnya, membangun IKN tidak hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Atau 5 hingga 10 tahun mendatang. Lanjut dia, pemerintah sudah menyusun tahapan pembangunan IKN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Pertama tentu milestone tonggak sejarahnya hingga tahun 2024. Pada 2045 insyaallah kita ingin take offdan menjadi bangsa yang tidak lagi berada di dalam negara middle income,” ungkapnya.

Bambang berharap, dengan diadakannya konsultasi publik masyarakat bisa menyampaikan aspirasi untuk penyempurnaan RDTR IKN. Sebab, ini akan menjadi acuan bersama untuk pengembangan spasial ke depan. “Kami mengajak masyarakat agar melihat dokumen ini secara terbuka dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari partisipasi masyarakat untuk membuat suatu produk hukum,” kata Bambang. Nantinya rancangan RDTR IKN ini disahkan dalam Peraturan Kepala (Perka) Otorita IKN. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN Pelopor menjelaskan, dengan RDTR ini, proses perizinan untuk aktivitas di wilayah IKN menjadi jelas landasannya. “Insyaallah di tahun ini wilayah perencanaan yang tersisa termasuk Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa segera kita selesaikan. Kami berharap paling lambat akhir 2023 tidak ada sejengkal tanah di IKN yang tidak memiliki rencana tata ruang,” ujar Pelopor.

Pada tahap awal pembangunan, tim penyusun RDTR WP 1 KIPP akan berfokus di wilayah KIPP IKN, tepatnya di sebagian KIPP 1 A sub BWP 1 dengan luasan sekitar 900 hektare.

KIPP akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan nasional, perkantoran, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, dan permukiman perkotaan. Wilayah tersebut berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Pemaluan. Tim penyusun juga sudah mengkaji untuk meyakinkan semua pihak bahwa daerah yang terbangun adalah daerah yang aman. Koordinator Tim Ahli Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Wicaksono Sarosa menegaskan, dengan adanya RDTR IKN ini, tidak ada masyarakat yang dirugikan. “Kami upayakan tidak ada masyarakat yang mengalami penurunan kualitas kehidupannya. Mungkin harus berpindah tapi kualitas hidupnya harus lebih baik,” ungkap Wicaksono. (riz/k16)

 

RIKIP AGUSTANI

[email protected]