Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mengabulkan sebagian gugatan Makmur, bakal jadi pijakan ke mana arah langkah Isran. Sekalipun dewan resmi menggelar paripurna istimewa dan melantik Hasanuddin Mas`ud sebagai ketua DPRD Kaltim.

 

SAMARINDA–Sikap Gubernur Kaltim Isran Noor dalam menanggapi pergantian ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019–2024 tak bisa dipandang remeh. Perannya sebagai perpanjangan tangan pusat yang dinegasi dewan dalam pergantian itu, berpeluang memercik friksi dalam keharmonisan kerja dua lembaga, pemprov dan DPRD. Kendati Hasanuddin Mas’ud sudah resmi duduk di singgasana Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim.

Bagi pengamat politik asal Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi, sindiran Isran tentang “Ketua DPRD Mercure” menjadi tolok ukur sang gubernur untuk melegitimasi sikap atas persoalan yang ada. “Pasti menyumbat relasi kerja antar-eksekutif dan legislatif,” ucapnya diwawancarai Kaltim Post, Selasa (13/9). Lanjut dia, relasi kekuasaan dalam praktik politik DPRD dan pemprov yang harus harmonis, serta menjaga muruah kewenangan masing-masing, kini sudah bergeser. Langkah dewan yang berani bermain api dalam memproses pergantian ketua DPRD Kaltim, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas`ud, dinilainya memicu pergesekan yang teramat dalam.

Memang, sebut Lutfi, dalam praktik politik pemerintahan, terdapat relasi kuasa yang seimbang atas kewenangan masing-masing. Dewan boleh berkilah, pergantian itu urusan internal mereka. Namun, gubernur yang notabene perpanjangan tangan pusat membuatnya otomatis terlibat secara tak langsung. “Benar itu masalah internal Golkar. Tapi, pembina politik di daerah itu ada di gubernur. Upaya dewan yang melangkahi atau menegasikan kewenangan itu jelas memicu ketersinggungan gubernur,” tuturnya.

Ada dua poin yang menyiratkan Isran tersinggung dengan langkah dewan tersebut.

Pertama, di setiap momen, Isran melegitimasi Makmur masihlah ketua DPRD Kaltim periode 2019–2024 yang diakuinya lewat berbagai komentar candaan yang mengemuka di media massa. Ini menyiratkan jika Hasanuddin Mas`ud di mata politikus Nasional Demokrat itu belum sekokoh Makmur. “Kedua, ya SK (Surat Keputusan) Kemendagri itu sendiri,” lanjutnya. Untuk diketahui, SK pertama bernomor 161.64.5128. Berisi tentang Pemberhentian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar. Adapun SK yang kedua, bernomor 161.64.5129. Isinya tentang Pengangkatan Hasanuddin Mas`ud sebagai ketua DPRD Kaltim. Menurut Lutfi, SK itu jelas menampar Isran Noor.

Ditambah, ketika DPRD Kaltim bersurat ke Kegubernuran Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota akhir 2021, dan tak direspons Isran dengan alasan masih adanya proses hukum yang masih berjalan. Beberapa bulan berselang, medio Juni 2022, dewan membuat telaahan jika mereka bisa memotong kompas dan bersurat langsung ke Kemendagri. Padahal, gubernur tak mungkin merintangi pergantian itu selama semua proses yang ada sudah beres. Ini juga ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akhir 2021 yang menggantikan Isran berkomentar ke publik. Tanggung jawab terbesar dalam urusan tata laksana pemerintahan di daerah berada di tangan kepala daerah. Sementara dewan, dalam kasus ini memilih menegasikan tugas gubernur, si pemilik tanggung jawab terbesar.

“Klaim tak cawe-cawe dapur masing-masing pun jadi diragukan. Memotong kompas itu saja jelas mencampuri kewenangan eksekutif dan secara tak langsung menampar visi Isran, Kaltim Berdaulat,” tegasnya. Melihat gaya khas gubernur, dia merasa, kejelasan status hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mengabulkan sebagian gugatan Makmur, bakal jadi pijakan ke mana arah langkah Isran. Sekalipun dewan resmi menggelar paripurna istimewa dan melantik Hasanuddin Mas`ud jadi ketua DPRD. “Pasti wait and see. Karena sejak awal Isran on the track di proses hukum. Bagaimana ending putusan itu bakal memengaruhi hubungan dengan dewan. Bukan tak mungkin, bisa berdampak ke pembahasan anggaran,” tuturnya

Jangan lupa, ungkap Lutfi, gubernur dan dewan itu memang sejajar dalam kemitraan kerja pemerintahan. Tapi kepala daerah tetap menjadi yang diutamakan dalam kemitraan tersebut. Secara sederhana diutamakannya kepala daerah bisa dilihat lewat simbol kenegaraan seperti pelat nomor polisi kendaraan dinas. “Gubernur itu KT 1. Sementara ketua DPRD KT 3. Kekuasaan tertinggi tetap di KT 1,” lugasnya. Sebelumnya, di beberapa kesempatan, selepas Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan sebagian gugatan Makmur, Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun selalu menegaskan, selama dua SK mendagri itu belum dianulir, dewan akan tetap menjalankan isi keputusan tersebut. Terlebih, dalam SK pengangkatan itu, menyebutkan tenggat waktu pelaksanaan paling lambat 60 hari selepas surat yang terbit pada 16 Agustus 2022 diterima para pihak. “Kalaupun ada persoalan hukum di kemudian hari. Itu di luar konteks. Kami hanya menjalankan amanat dalam SK itu,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.

 

Hasanuddin Ingin Bangun Komunikasi

Sementara itu, sehari selepas dilantik, Hasanuddin Mas`ud mulai bertugas sebagai ketua DPRD dengan memimpin paripurna, kemarin. Selepas rapat, politikus Golkar ini masih optimistis bisa menyelaraskan kemitraan antara dewan dan pemprov.

Dia pun meyakini ketidakhadiran gubernur atau wakil gubernur dalam pelantikannya hanyalah sekadar miskomunikasi belaka. “Lumrah saja, Saya ingin membangun komunikasi dengan gubernur untuk duduk bersama sehingga kerja pemerintahan daerah bisa harmonis,” singkatnya. Di lain sisi, Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadan menuturkan, kendati sudah resmi ketua, Hasanuddin masih menempati ruang kerja lamanya ketika masih menjabat anggota Komisi III. Alasannya masih ada perbaikan fasilitas yang menunggu dikerjakan pemerintah. “Targetnya sebelum akhir tahun sudah bisa ditempati,” akunya. (riz/k8)

 

ROOBAYU

[email protected]