SAMARINDA-Pemerintah pusat benar-benar berharap daerah serius mengantisipasi lonjakan inflasi setelah ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, insentif hingga Rp 10 miliar disiapkan jika pemerintah daerah (pemda) mampu mengendalikan inflasi.

Seusai rapat internal di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemda segera melakukan tindakan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. “Ada insentif,” ucapnya.

Hadiah dari pemerintah pusat itu diberikan kepada daerah yang bisa menstabilkan harga. Pemerintah pusat akan melihat data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Nah, nanti kita akan berikan insentif untuk pemda yang bisa mengendalikan atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional,” imbuh Ani, sapaan karib Sri Mulyani. Saat ini, inflasi nasional secara year on year 4,69 persen.

Ani menyebutkan, insentif yang diberikan senilai Rp 10 miliar dari dana insentif daerah (DID). “Diberikan  masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan. Ada top 10 di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucapnya.

Kenaikan BBM beberapa waktu lalu diprediksi akan menambah inflasi hingga 1,8 persen. Untuk mengendalikannya, pemerintah menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua penanggulangan inflasi. ”Pengendalian inflasi, terutama di daerah, merupakan peran dari gubernur, wali kota, dan bupati menjadi sangat penting,” katanya. Sebab, pemda harus bisa mendeteksi secara dini pergerakan harga di pasar.

Ani mengingatkan, daerah memiliki dana alokasi umum (DAU) ataupun dana bagi hasil (DBH). Dua sumber itu dapat digunakan sebesar 2 persen untuk menambah bantuan sosial atau subsidi bagi transportasi. ”Dalam minggu-minggu ke depan ini akan terus dilihat kesigapan pemerintah daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti adanya provinsi, kabupaten, dan kota dengan tingkat inflasi yang tinggi. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah mencari solusi konkret untuk mengatasinya. ”Jika kondisi inflasi di daerah tersebut tidak segera diintervensi, angka kemiskinan berpotensi kembali naik,” tuturnya.

Dia meminta pemda memaksimalkan DAU dan DBH untuk menekan inflasi di daerah masing-masing. Selain itu, pemda harus terus memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Bantuan bisa berupa kemudahan pembelian bahan baku yang naik mengikuti harga BBM terkini,” paparnya. Bantuan lainnya, bisa berupa proses pemasaran produk-produk yang dihasilkan UMKM.

Selain itu, pemerintah bisa melakukan pendampingan supaya produk UMKM memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Bagi dia, UMKM memiliki peranan yang besar untuk menggerakkan ekonomi di daerah dan nasional.

Berdasar data terkini, lima provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Jambi, Sumatra Barat, Bangka Belitung, Aceh, dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk kabupaten/kota ada Luwu, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, dan Sibolga.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan, inflasi akan terus meningkat di semester II 2022. Itu disebabkan membaiknya permintaan (demand-pull inflation) ditambah dengan kenaikan harga bahan makanan dan energi (cost-push inflation). Selain itu, inflasi indeks harga produsen (IHP) yang berada di atas inflasi IHK memberikan risiko inflasi sisi penawaran yang diteruskan ke inflasi sisi permintaan.

Tekanan inflasi itu akan bertahan dan meningkat ke depan. Apalagi setelah pemerintah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM, yakni Pertalite dan solar. Dampaknya penyesuaian harga tersebut bakal cukup besar.

DEMONSTRASI DI SAMARINDA

Massa dari berbagai kampus di Samarinda kembali mengepung Kantor DPRD Kaltim. Mereka datang dengan tuntutan sama ketika pekan lalu berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, yaitu menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi pun berlangsung sejak sore hingga malam hari. Mahasiswa pun berhasil masuk ke pagar gedung DPRD Kaltim.

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Membara itu, menggeruduk gedung DPRD Kaltim sejak siang. Mereka juga tak kunjung bubar pada pukul 18.00 Wita. Namun, justru sebagian berhasil masuk ke halaman DPRD Kaltim.

Humas Aliansi Masyarakat Kaltim Membara Sayid Ferhat mengatakan, aliansi datang tidak hanya menolak kenaikan BBM. Tetapi juga mempertanyakan peran pemegang regulasi di Kaltim. Di mana provinsi yang kaya akan energi itu, justru solar langka. “Kami masih dengan poin yang sama. Menolak kenaikan harga BBM,” jelas Sayid.

Ada empat tuntutan yang disampaikan para demonstran. Selain dua poin yang sudah ditentukan, mereka juga meminta pemerintah memberantas mafia migas dan tambang. Juga, menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Orasi pun bergantian dilakukan para demonstran. Mereka menuntut agar para pimpinan DPRD menemui demonstran. Namun, ketika Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menemui mahasiswa, dia justru disambut lemparan botol. Demonstran menganggap, Hasan –sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud-- berbelit-belit. Sehingga, tidak puas dan melempar botol. Walhasil, Hasan pun harus segera dibawa masuk ke kompleks DPRD Kaltim.

Kondisi DPRD Kaltim yang juga terjadi konflik internal, diduga jadi salah satu pemicu yang membuat massa memaksa masuk. Pasalnya, unsur pimpinan dianggap tak juga menemui demonstran. Dengan membuat simpul, sekitar 19.30 Wita, sebagian massa berhasil masuk. Hal itu terjadi pertama kali setelah rentetan demo besar lain di DPRD Kaltim. Seperti demo Mosi Tidak Percaya dan Reformasi Dikorupsi pada 2019 dan 2020 lalu, massa tidak berhasil masuk.

Di sisi lain, meski demonstrasi berlangsung hingga pukul 20.00 Wita dan massa berhasil masuk ke halaman DPRD Kaltim, tidak ada kerusuhan berarti. Aksi dorong masih terjadi. Namun, kepolisian sudah menyiapkan ratusan personel untuk mengantisipasi bila terjadi kerusuhan.

Selain itu, masuknya para demonstran ke gedung DPRD Kaltim juga tidak berujung ricuh. Hal itu mendapat apresiasi dari Kapolresta Samarinda Kombes Ary Fadli. “Tentunya saya berterima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir dan sudah menjaga kondusivitas. Tertib dan dewasa,” ucapnya. (nyc/rom/k15)