Teks Foto : Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kukar yang Dipimpin Sopan Sopian Bersama OPD Terkait Pemkab Kukar Membahas Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Elmo/Prokal.co)
Komisi II DPRD Kukar Rapat dengan Pemkab, Bahas Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi mewujudkan hal tersebut, Komisi II DPRD Kukar datangkan OPD terkait Pemkab Kukar, mulai dari Bapenda, Dishub hingga Satpol PP. Guna melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Pajak dan Retribusi dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Selasa (13/9).
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian mengatakan rapat ini adalah bagian dari tugas dan fungsi komisinya, yakni pengawasan keuangan daerah. Dan dengan mengundang OPD terkait penghasil PAD, hasil komunikasi tersebut mengungkapkan ketergantungan Kukar dengan dana bagi hasil.
"Kita harus menggali potensi-potensi daerah, dan tentu kita bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dengan penghasilan-penghasilan yang selama ini terlihat kecil tapi kalau kita kumpulkan luar biasa hasilnya. Ini yang menjadi perhatian kami bagaimana daerah dapat memperhatikan tentang PAD itu sendiri," ujar Sopan kepada Prokal.co seusai RDP.
Lanjut politisi Gerindra tersebut, banyak potensi PAD di Kukar. Mulai dari parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sarang walet. Ujar Sopan sendiri di Kukar telah ada ribuan sarang walet. Namun masih banyak juga warga pemilik sarang walet yang belum membayar pajak bangunannya. Hal inilah yang diperjuangkan DPRD dan Pemkab Kukar, yakni pemahaman wajibnya bayar pajak untuk PAD.
"Kami berpesan kepada daerah untuk bisa memperhatikan SDM, semangat giatnya untuk bekerja bagaimana PAD menjadi tugas setiap OPD yang bisa menghasilkan PAD," pinta Sopan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo turut berterima kasih kepada DPRD Kukar atas dilaksanakannya RDP ini. Sebutnya, masing-masing OPD memiliki pendapatan yang ditargetkan memberikan kontribusi bagi daerah tiap tahun. Dan Bapenda terus berikan atensi maupun wawasan demi meningkatkan potensi-potensi PAD yang ada di tiap OPD.
"Seperti retribusi parkir sekitar Rp 200-300 juta, lalu kita sampaikan jumlah kendaraan motor kurang lebih 700 ribu. Seandainya sehari itu parkir saja hasilnya bisa sampai Rp 6 Miliar. Kami berharap dengan adanya RDP ini mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama sama mengali potensi pendapatan daerah terutama PAD," ucap Joko. (adv/moe)