Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menepis klaim hacker Bjorka yang mengatakan telah membobol data dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski tidak ada data apa pun yang diretas, kegiatan tersebut sudah melanggar hukum.

“Tidak ada data isi surat surat apapun yang kena hack, namun upaya-upaya meng-hack itu sudah melanggar hukum. Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum dengan cepat,” kata Heru kepada wartawan, Minggu (11/9).

Heru menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum untuk memproses masalah tersebut. Pihak Istana Negara juga akan memberi pernyataan resmi mengenai masalah ini.

“Nanti ada statement resmi dari yang terkait,” pungkas Heru.

Sebagaimana diketahui, Hacker Bjorka mengaku membocorkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Contains letter transactions from 2019-2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret (Berisikan surat transaksi dari periode 2019-2021, termasuk dokumen yang ditujukan kepada Presiden, termasuk serangkaian surat yang dikirimkan Badan Intelijen Negara yang dilabeli rahasia),” ungkap Bjorka dalam unggahannya. 

Diduga, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed). (jpc)