TENGGARONG - Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi harga BBM bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kukar menargetkan sebanyak 10.667 Kartu Keluarga (KK) sebagai penerima manfaat ini.

Pihak legislatif Kukar berharap pemberian bantuan ini dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi untuk memastikan hal tersebut semuanya data penerima harus terverifikasi dan tervalidasi dengan jelas. 

"Jadi tidak hanya sekedar bermodalkan KTP saja. Karena kita harus membantu orang yang betul-betul tidak mampu dan terdampak kenaikan harga BBM ini," tegasnya. 

Politisi Gerindra tersebut turut menghimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pemkab Kukar hingga tingkat kecamatan dapat lebih selektif dalam melakukan pendataan. Sehingga penerima manfaat tepat sasaran dan tidak sembarangan. Dan Alif pastikan DPRD Kukar akan turut mengawasi penyaluran bantuan ini.

"Kami nanti akan turun langsung untuk memantau di lapangan secara langsung. Ini untuk mengetahui siapa saja yang belum menerima BLT, dan juga sekaligus membantu Pemkab Kukar agar ini tepat sasaran," ujarnya.

Alif juga meminta Pemkab Kukar agar lebih selektif dan serius dalam memantau penerima BLT ini. Sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat seperti bantuan tidak tepat sasaran dapat lebih terhindari. Dan tetap memprioritaskan masyarakat yang terdampak.

"Jangan sampai orang yang mampu menerima BLT . Makanya kita harus memilah mana yang harus kita bantu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah," pungkas Alif. (adv/moe)