SAMARINDA - Kasus tambang ilegal yang ditangani Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan sejak 2019 belum juga selesai. Dua tersangka yang diamankan ketika menggali emas hitam di  hutan rakyat kawasan Kampung Muang, Kelurahan Lempake tak sampai ke sidang.

Kala itu, kasus ilegal mining di lahan seluas kurang lebih 3 hektare diungkap Gakkum KLHK. Dua orang yakni Zainuddin (51) dan Admiran (58) ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga turut menyita satu unit ekskavator PC 300 warna kuning merek Komatsu dan mengambil satu kantong plastik sampel batu bara.

Tak kunjung tuntasnya penyidikan tersebut dibenarkan Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Eduward Hutapea, melalui Plt Kasi Gakkum, Anton J kepada wartawan baru-baru ini. Dipaparkan, kasus ilegal mining di Kampung Muang yang ditangani penyidik Gakkum KLHK itu sebenarnya sudah lengkap atau P21.

"Cuma ketika P21 itu untuk masa penahannya sudah habis, sehingga dikeluarkan demi hukum. Itu tinggal tahap 2 (P21)," kata Anton. Sedangkan mengenai dua tersangka yang menghilang, Anton mengatakan penyidik sudah memasukannya dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kami sudah gerak pencarian tapi belum dapat sampai sekarang. Indikasinya lari ke Sulawesi Selatan (Sulsel), dan kami kerjasama dengan Polda Sulsel," ujar Anton.

Meski menyatakan sudah diterbitkan DPO atas nama kedua tersangka, namun Anton belum memegang bukti yang menyatakan dokumen DPO tersebut sudah diterbitkan dan dikoordinasikan dengan Polda Sulsel.

"Untuk biodatanya (DPO) sama teman-teman yang menangani kemarin dan untuk penyidiknya sedang ada kegiatan di luar. Kemungkinan Minggu depan ada di kantor. Tapi saya tidak bisa janji karena kami juga sedang menangani kasus lain juga," sambungnya.

Anton pun berjanji untuk mencari detail informasi tersebut agar jelas. "Nanti saya carikan dokumennya, apakah DPO-nya langsung di Polda Sulsel atau bagaimana, soalnya kemarin itu informasi keluarganya dia hanya kunjungan ke Sulsel bukan tinggal di sana (Sulsel)," tutupnya. (Asep)