JAKARTA - Sesuai dengan rapat kerja yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) - TNI bersama Komisi I DPR, total pagu anggaran 2023 tuntuk dua kementerian dan lembaga itu sebesar Rp 131,92 triliun. Dari angka tersebut, pagu anggaran TNI AL tahun depan Rp 23,62 triliun. Berdasar keterangan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, sebagian besar dari anggaran itu akan digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista).
Keterangan tersebut disampaikan oleh Yudi usai meninjau pelaksanaan bakti kesehatan dalam rangka HUT TNI AL ke-77 di Kepulauan Seribu, Selasa (6/9). ”Yang paling besar, kemarin (Senin, 5/9) saya fokuskan untuk refurbishment ataupun untuk harwat alutsista,” ungkap dia. Orang nomor satu di TNI AL itu pun kembali menyinggung soal kondisi alutsista yang dimiliki oleh instansinya. ”Kita tahu semua alutsista (TNI AL) banyak yang berumur tua. Sehingga perlu dilaksanakan perawatan,” imbuhnya.
Karena itu pula, lanjut Yudo, instansinya akan menggunakan sebagian besar dari Rp 23,62 triliun pagu anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan harwat alutsista. Menurut dia, itu penting untuk menjaga kemampuan alutsista. Sehingga TNI AL dapat terus menggunakan alutsista dalam berbagai operasi. Dia tidak mengelak, pagu anggaran itu masih belum ideal. Namun, pihaknya tidak bisa memaksakan diri. ”Kalau kami bilang ideal ya idealnya tidak segitu. Artinya kami melihat kemampuan mereka (pemerintah) dalam menentukan anggaran,” ujarnya.
Supaya anggaran yang tersedia maksimal penggunaannya, Yudo mengungkapkan bahwa pihaknya juga mengambil sejumlah langkah. Di antaranya mengatur pola operasi sampai pola harwat. ”Sepertiga kekuatan melaksanakan operasional, sepertiga stand by, sepertiga harwat,” imbuhnya. Dengan begitu, harwat alutsista yang dilakukan oleh TNI AL tidak mengganggu jalannya operasi. Tidak hanya itu, mereka juga punya kekuataan dari alutsista yang stand by untuk digunakan dalam kondisi tertentu.
Tidak sampai di situ, sambung Yudo, TNI AL juga menjalankan operasi posisi tunggu. Lewat operasi tersebut, Angkatan Laut tidak perlu mengerahkan terlalu banyak kapal perang. Mereka menggerakan kapal perang sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pesawat intai maritim. ”Kami optimalkan patroli udara maritim dan juga melaksanakan patroli operasi intelijen,” jelas dia. Dengan begitu, kapal perang TNI AL tidak lagi melakukan operasi tanpa sasaran yang jelas. Sebab, mereka bergerak setelah pesawat intai maritim menemukan sasaran. ”Itu lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.
Tentu saja itu tidak lantas mengendurkan patroli yang selama ini dilaksanakan oleh TNI AL. Patroli tetap mereka lakukan. Namun demikian, Angkatan Laut juga mencari cara supaya anggaran yang tersedia benar-benar bisa dimaksimalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjaga kedaulatan negara. Terlebih setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Yudo menyatakan bahwa kebijakan itu juga disikapi oleh instansinya. ”Mungkin bisa jatah darat kami kurang,” imbuhnya. (syn/jpg/far)