GELOMBANG penolakan kenaikan harga BBM kembali menggema. Kemarin (5/9), unjuk rasa menentang keputusan pemerintah terjadi di Balikpapan dan Kutai Timur. Di Sangatta, Kutai Timur, puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Singa, Sangatta Utara, kemudian dilanjutkan di kantor Bupati Kutim, pukul 13.00 Wita. Sementara di Balikpapan, unjuk rasa berlangsung hingga petang.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Volume 2 berunjuk rasa di depan Balai Kota Balikpapan. Aksi tersebut juga menuntut pemberantasan mafia BBM di Kaltim. Karena selain harganya yang tinggi, masyarakat dihadapkan persoalan kelangkaan BBM yang diduga karena penimbunan. Ada tujuh tuntutan yang disampaikan Aliansi Kota Minyak Volume 2 ini. Dengan tuntutan utama, menolak kenaikan harga BBM, baik bersubsidi maupun non-subsidi. Lalu meminta presiden menurunkan harga BBM.

“Kedua mendorong hadirnya payung hukum yang jelas. Terhadap pengguna BBM bersubsidi di masyarakat,” kata Koordinator Aksi Aliansi Kota Minyak Volume 2 Hijir Ismail. Tuntutan lainnya, menuntut presiden dan DPR mengevaluasi BPH Migas dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Menurut mereka, subsidi BBM yang telah dialokasikan pemerintah, tidak mendapat pengawasan yang baik dalam pendistribusiannya. “Kenapa pemerintah mengatakan 70 persen yang menikmati BBM subsidi adalah orang mampu? karena tidak ada pengawasan yang ketat di situ,” kritiknya.

Aliansi Kota Minyak Volume 2 juga menuntut penegakan hukum pemberantasan mafia BBM yang saat ini menjadi salah satu persoalan distribusi BBM di Kaltim. Menurut mereka, pemerintah sudah paham terkait kuota BBM. Akan tetapi, masih ada kelangkaan solar. Karena ada indikasi pencurian BBM yang dilakukan oleh mafia BBM ini. “Itu yang menjadi wanti-wanti dari kawan-kawan mahasiswa,” terang dia. Tuntutan kelima adalah mendesak pemerintah agar berdaulat dalam hal pengambilan sikap untuk pengelolaan BBM di Indonesia. Adapun tuntutan keenam, mendesak presiden agar menjaga stabilitas harga pokok. Karena kenaikan harga BBM ini, secara otomatis akan memberikan kontribusi kenaikan terhadap harga bahan pokok di masyarakat.

Sementara itu, tuntutan terakhir menuntut komitmen Pemkot Balikpapan, dalam menindak tegas mafia BBM di Balikpapan. “Melihat aksi kawan-kawan mahasiswa sebelumnya, ada kelangkaan solar di Balikpapan. Kami ingin menagih komitmen Pemkot Balikpapan untuk menindak mafia BBM ini,” tegasnya. Para peserta aksi memblokade jalan depan Balai Kota Balikpapan dengan truk. Kemudian melakukan pembakaran ban di depan pintu keluar Balai Kota. Untuk mendinginkan situasi, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh bersama Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle dan Subari turut menemui para mahasiswa. Mereka didampingi oleh Penjabat Sekkot Balikpapan Muhaimin dan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 1 Setkot Balikpapan Bidang Tata Pemerintahan Zulkifli. Sementara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud baru tiba di Balai Kota dan menemui para peserta aksi sekitar pukul 17.44 Wita.

“Poin 1 sampai 5 ini, akan saya kawal akan disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Rahmad sembari meninggalkan para peserta aksi. Dari Jakarta, pemerintah bakal memberikan tambahan kuota BBM jenis pertalite dan solar. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemberian tambahan kuota itu. ”Jadi, kuota pertalite dari 23 juta kiloliter (kl) sudah kami naikkan menjadi 29 juta kiloliter,’’ ujarnya pada acara Energy Corner CNBC Tv. Tambahan kuota itu juga berlaku untuk solar. Dari kuota tahun ini sebesar 14,9 juta kl akan ditambah menjadi 17,4 juta kl. Hingga saat ini, kuota pertalite hanya tersisa 3,55 juta kl dan solar tinggal 3,5 juta kl.

Dengan kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, baik pemerintah maupun PT Pertamina tetap menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi terjaga di tengah volume konsumsi yang terus naik.

”Yang penting, kami pastikan masyarakat bisa membeli di seluruh SPBU, ada ketersediaan akses. Pertamina juga memastikan barang tetap ada dan tersedia,” tutur Suahasil. Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu itu mengatakan, pemerintah akan melakukan diskusi internal. Pihaknya juga akan tetap berkomunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait kebijakan itu. Sejatinya, lanjut Suahasil, konsumsi BBM yang meningkat merupakan cerminan aktivitas masyarakat yang kini makin bergeliat. Artinya, menjadi sentimen positif pada ekonomi yang terus bergerak. Meski, ada konsekuensi pada makin menipisnya kuota BBM bersidi.

Sejalan dengan itu, Suahasil menggarisbawahi, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang mencapai Rp 502,4 triliun sudah membengkak. Sekalipun harga BBM bersubsidi dinaikkan, pembengkakan tetap terjadi. Dengan kenaikan harga pertalite dan solar, perkiraan anggaran subsidi dan kompensasi tidak Rp 698 triliun, tetapi sekitar Rp 650 triliun. ”Jadi, subsidinya masih besar sekali, masih Rp 650 triliun,” terang dia.

Perkiraan subsidi sebesar Rp 650 triliun tersebut dihitung berdasar kuota pertalite dan solar yang baru. Yakni, pertalite sebanyak 29 juta kl dan solar mencapai 17,4 juta kl.

Terkait inflasi, Wamenkeu mengatakan, kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi pada September dan Oktober. Namun, secara month to month (bulan ke bulan), dia berharap, pada November sudah sudah kembali ke pola normal. Dikonfirmasi terkait tambahan kuota BBM bersubsidi, Pertamina belum banyak berkomentar. ”Kami menunggu arahan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos, kemarin. (riz/k8)

RIKIP AGUSTANI

[email protected]

 

Penimbunan BBM Bersubsidi ---jdl

 

19 Agustus

Polresta Samarinda mengungkap dugaan penimbunan solar di dua lokasi. Yakni sebuah gudang di Jalan Jakarta dan Loa Buah. Di Jalan Jakarta, polisi mengamankan truk tangki berwarna biru-putih, 2 truk warna kuning, 7 tandon kapasitas 1.000 liter, 5.400 liter solar dan alkon. Sementara di sebuah gudang di Loa Buah, ditemukan tangki warna putih-biru berisi 5 ton solar, tangki kapasitas 5 ton yang berisi 2 ton solar, tangki kapasitas 10 ton berisi 2 ton solar, mesin alkon, dan 5 drum.

 

31 Agustus

Polresta Samarinda kembali mengungkap empat lokasi penimbunan solar dan pertalite. Dua lokasi di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. Kemudian di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, dan Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Keseluruhannya adalah gudang penampungan BBM pertalite dan solar yang diduga ilegal. Di Jalan Kebon Agung, Kelurahan Simpang Pasir, polisi mengamankan 17 ton pertalite. Masih di kawasan Simpang Pasir, polisi menyita 295 liter solar di dalam beberapa jeriken. Termasuk mengamankan 9 tandon kosong kapasitas seribu liter, tiga drum kosong, dan mesin alkon berikut slang.

 

1 September

Di Jalan APT Pranoto, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, sebanyak 4.500 solar atau sekitar 4,5 ton disita dari sebuah gudang. Pengungkapan terakhir di Jalan Pangeran Suryanata, RT 17, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, polisi menyita 17 jeriken dengan 15 di antaranya ukuran 10 liter solar dan 2 jeriken ukuran 20 liter solar.

 

Sumber: Polresta Samarinda