BALIKPAPAN–Penyelesaian pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi dikebut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, proyek yang terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), rampung awal 2023 mendatang. Lebih cepat dari kontrak pelaksanaan yang berakhir pada akhir 2023.
Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengungkapkan, penyelesaian fisik bendungan memang dipercepat. Sehingga impoundingatau pengisian awal pada bendungan bisa segera dilaksanakan. Lanjut dia, luas genangan Bendungan Sepaku-Semoi mencapai 280 hektare. Dengan kapasitas daya tampung air sebanyak 10,6 juta meter kubik.”Dan pada 2024 sudah bisa berfungsi,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Kamis (1/9). Karena itu, Jarot mengusulkan tambahan anggaran pada 2023 sebesar Rp 6,12 triliun. Dengan perincian Rp 5 triliun difokuskan untuk mendukung penyelesaian 13 bendungan di Indonesia. Salah satunya Bendungan Sepaku-Semoi.
Kemudian, tambahan Rp 1,2 triliun difokuskan untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi. Seperti beberapa studi terkait operasional bendungan. Meliputi kajian sempadan, penataan kawasan, serta studi kajian sedimentasi waduk. “Dan kajian longsoran hulu bendungan,” katanya. Selanjutnya, untuk mengendalikan banjir di Kecamatan Sepaku, juga diusulkan tambahan anggaran pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai. Yang meliputi Sungai Sepaku, Sungai Seluang, Sungai Tengin, Sungai Pemaluan, dan Sungai Sanggai. Dan juga tambahan anggaran untuk penyiapan air baku, yang digunakan untuk penyelesaian intake dan jaringan air baku Sepaku.
Kemudian pembangunan Embung, serta persiapan operasional dan produksi intake dan jaringan pipa transmisi. “Yang terakhir dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya air, kami juga menyiapkan instrumen hidrologi dan early warning systemdi daerah DAS Sanggai,” ujar Jarot. Selain untuk mereduksi banjir di kawasan IKN, Bendungan Sepaku Semoi memproduksi air baku sebesar 2.500 liter per detik. Sebanyak 2.000 liter per detik untuk IKN Nusantara, dan sisanya untuk Balikpapan. Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi menelan anggaran Rp 556 miliar dan dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga 2023.
Bendungan Sepaku-Semoi adalah satu dari sekian proyek pembangunan infrastruktur dasar IKN yang saat ini sedang atau mulai dikerjakan. Dari data Kementerian PUPR, sebanyak 33 kontrak pekerjaan IKN tahap I senilai Rp 7,1 triliun sudah ditandatangani. Dengan demikian, pembangunan dimulai dalam waktu dekat. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menerangkan, paket pekerjaan terbanyak berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Jumlahnya 18 paket dengan nilai Rp 5,24 triliun.
Kemudian, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 10 paket dengan nilai Rp 1,13 triliun. Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket pekerjaan senilai 133,6 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket kegiatan senilai 584,2 miliar. “Nilai total paket semuanya kurang lebih Rp 7,1 triliun,” katanya dalam rapat kerja Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Rabu (31/8).
Dia menambahkan, keseluruhan paket terkait pembangunan IKN di Kementerian PUPR sebanyak 98 paket. Perinciannya, 47 paket atau 47,96 persen senilai Rp 15,59 triliun dalam proses lelang, 33 paket atau 33,67 persen senilai Rp 7,1 triliun sudah ada penerbitan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) atau terkontrak. Sementara sisanya, 18 paket atau 18,37 persen senilai Rp 4,22 triliun yang belum dilelang. Dia menuturkan, ada kebijakan khusus yang diberlakukan pemerintah pada proses pengadaan barang atau jasa pembangunan IKN. Yakni repeat orderatau permintaan berulang. Kebijakan ini telah diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 20/SE/M/2021. Regulasi itu menindaklanjuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
“Repeat orderini telah dilakukan pembuatan SK Menteri PUPR terkait pengadaan jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi, untuk pekerjaan berulang. Di mana BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) yang bekerja dengan baik, itu ada kriteria penilaian. Sehingga ada penunjukan yang berulang. Dengan batasan dua kali penunjukan,” ujar pria yang sebelumnya menjabat Direktur Air Minum di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menambahkan, paket kegiatan Ditjen Bina Marga yang akan dikerjakan pada tahun ini senilai Rp 2,11 triliun.
Seperti pembangunan jalan kerja atau logistik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN, preservasi ruas jalan Simpang ITCI Hutani Manunggal (IHM)–Simpang Riko–Jembatan Pulau Balang bentang pendek, pembangunan (pelebaran) ruas jalan Simpang IHM–Simpang Riko–Jembatan Pulau Balang bentang pendek (2x2 lajur), pembangunan jalan bebas hambatan, duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang, jalan bypassPasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
“Alhamdulillah sebagian kegiatannya pada Senin (29/8) sudah tanda tangan kontrak,” katanya. Dia melanjutkan, saat ini yang diprioritaskan adalah realisasi anggaran pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Bekerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk berusaha memproses percepatan pengadaan barang dan jasa untuk ibu kota negara baru. “Upaya percepatan realisasi anggaran tahun 2022 dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan IKN. Termasuk pendanaannya,” terang pria berkacamata itu.
Untuk tahun depan, sambung dia, akan dialokasikan delapan paket kegiatan di Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk lanjutan pembangunan infrastruktur dasar IKN. Meliputi kegiatan pembangunan jalan kerja atau logistik KIPP IKN sebesar Rp 251,51 miliar, pembangunan jalan di dalam KIPP sebesar Rp 1,52 triliun, preservasi jalan logistik IKN sebesar Rp 1,12 triliun, pembangunan jalan bebas hambatan sebesar Rp 5,17 triliun, duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang sebesar Rp 331,88 miliar, pembangunan jalan bypassPasar Sepaku Rp 167,4 miliar, dan pembangunan dermaga Rp 156,7 miliar.
“Total rencana alokasi anggaran IKN untuk Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp 20,81 triliun. Dan yang dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebanyak Rp 8,73 triliun. “Total rencana alokasi anggaran IKN untuk Ditjen Bina Marga tahun 2023 adalah Rp 8,73 triliun,” ungkapnya. (riz/k8)
RIKIP AGUSTANI