Sipol membuat partai tidak perlu lagi mendaftar dengan membawa kontainer berkas dan KPU jadi gampang mengecek keanggotaan ganda atau pencatutan nama. Tengah disiapkan pula super app yang nanti mengintegrasikan berbagai sistem.

 

FOLLY AKBAR, Jakarta

 

JARUM jam di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, baru menunjukkan pukul 11.30. Namun, nasib berkas pendaftaran yang dibawa Partai Gelora sudah bisa diketahui: dinyatakan lengkap.

Artinya, itu hanya sekitar 50 menit setelah pengurus Partai Gelora menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024. Yang isinya rekapitulasi salinan dokumen kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota, dan lebih dari 50 persen kepengurusan tingkat kecamatan.

Bukan hanya itu, ada juga daftar anggota partai sebanyak 1.000 orang atau satu per seribu jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, ada ratusan ribu anggota. Semua itu bisa dicek hanya dalam 50 menit.

”Kalau dulu (2017) periksa berkas partai politik, meski sudah rapi, paling cepat delapan jam,” kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui di kantornya.

Bahkan, lanjut dia, jika dibandingkan dengan data agregat pemeriksaan 40 partai politik (parpol) yang mendaftar, catatan waktu pengecekan Partai Gelora masih tergolong lama. Sebab, rata-rata pemeriksaan saat ini memakan waktu sekitar 34 menit saja.

Capaian itu menjadi salah satu rekor yang berhasil memecahkan kegiatan serupa di pemilu sebelum-sebelumnya. Semua efektivitas tersebut terjadi berkat penggunaan teknologi sipol (sistem informasi partai politik). Sebuah platform digital yang berhasil dibangun dan di-upgrade KPU.

Betty menjelaskan, sejak awal digagas sekitar 10 tahun lalu, sipol digulirkan dengan dua tujuan utama: menciptakan sistem kerja yang efisien dan mengutamakan efektivitas. Khususnya pada tahap pendaftaran parpol.

Efektivitas itu tidak hanya bermanfaat bagi penyelenggara, tetapi juga peserta pemilu, yakni parpol. Dengan sistem baru, tradisi partai membawa berkontainer-kontainer berkas dokumen ke kantor KPU tidak lagi terjadi.

Kini partai cukup mengunggah ribuan dokumen kepengurusan di berbagai level ke sipol. Ratusan ribu keanggotaan partai juga bisa diinput lengkap dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda anggota (KTA).

Dan, penginputan semua itu bisa dilakukan jauh-jauh hari. ”Sejak 24 Juni, jadi hampir dua bulan,” kata Betty.

Data yang sudah diunggah, lanjut dia, juga akan memberikan manfaat jangka panjang. Sebab, partai difasilitasi untuk memiliki database keanggotaannya. Dan, dengan prinsip sipol berkelanjutan, ke depan partai cukup meng-update data saat mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada tahun-tahun berikutnya.

Efektivitas dan efisiensi sipol, kata Betty, juga terlihat dalam fungsi pengecekan. Saat verifikasi administrasi yang sekarang berjalan, sipol menunjukkan perannya. Misalnya, mengecek keanggotaan ganda.

Penyalahgunaan lain seperti kasus mencatut nama orang untuk diklaim sebagai anggota partai juga bisa dilakukan. Tanpa bantuan sipol, penyelenggara nyaris tidak mungkin melakukan itu.

Maklum saja, dari data tabulasi KPU, rata-rata parpol menyetorkan sekitar 300 ribu nama anggota. Jika dikalikan dengan 40 partai pendaftar, ada sekitar 12 juta nama yang validitasnya harus dicek. ”Tidak mungkin kami cek satu-satu secara manual,” ujar perempuan berdarah Minang tersebut.

Meski terlihat simpel, keberhasilan sipol sejatinya melewati proses yang panjang. Sejak diluncurkan pada 2012, sipol melalui berbagai pembenahan dari waktu ke waktu. Salah seorang sosok yang berperan adalah Andre Putra Hermawan. Pria yang kini dipercaya sebagai Kabag Data dan Informasi (Datin) KPU tersebut merupakan salah seorang saksi sejarah perjalanan sipol.

Andre menjelaskan, jika dibandingkan dengan sebelumnya, teknologi sipol saat ini sudah jauh lebih baik. Untuk pemilu kali ini, KPU menggandeng para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

”Desainernya pimpinan KPU. Kami di Pusdatin menuangkan dalam kertas kerja. Teman-teman ITB yang menuangkan dalam bentuk skrip-skrip sistem informasi,” paparnya.

Sederhananya, lanjut Andre, upgrading sipol mencakup cara kerja yang lebih fleksibel. Penambahan fitur bisa dilakukan kapan saja sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Peningkatan lainnya terjadi pada hardware. Akibatnya, bottleneck atau hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan sebelumnya jauh lebih minim. ”Khususnya saat parpol meng-upload secara berbarengan data yang mereka punyai,” ujarnya.

Adakah kesulitan penjagaan keamanan sipol? Andre menilai relatif aman. Sejauh ini belum ada upaya gangguan siber. Itu tidak terlepas dari upaya mitigasi. Sipol sudah dijaga gugus tugas keamanan siber yang terdiri atas enam lembaga. Selain KPU, ada Cyber Crime Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Sipol juga sudah diakreditasi. Salah satunya melalui IT security assessment oleh BSSN. Dalam proses tersebut, tim BSSN melakukan sejumlah rangkaian tes. Mulai tes beban hingga tes penetrasi untuk menguji kekuatan dari serangan.

”Mereka melapor ke kami ketika ditemukan kelemahan. Kami segera melakukan tindakan preventif. Kami tutupi lubangnya,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi kunci adalah kredibilitas sumber daya manusia. Andre menyebut, tim yang mengelola sistem TI di KPU memiliki standar ketat. Semua tokoh kunci sudah dipastikan berintegritas.

Pihaknya hanya memberikan akses kepada orang-orang yang sudah kenyang pengalaman. Rata-rata usia kerja di atas 10 tahun dan berstatus pegawai negeri sipil sehingga kendalinya bisa dijaga. Tidak ada outsourcing, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau pihak luar.

”Karena sistem sebaik apa pun, kalau orang nggak punya integritas, ya akan jebol,” tegasnya.

Sipol hanya satu di antara sekian banyak sistem TI yang dikembangkan KPU. Sejumlah perangkat lain juga tengah dikembangkan dan kemampuannya di-upgrade. Yakni, sistem informasi partai politik (sipol), sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik, dan berbagai sistem lainnya yang berjumlah belasan.

Betty mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan super app yang nanti menggabungkan berbagai sistem secara terintegrasi. ”Misal kita klik Jakarta, akan terlihat siapa calonnya, ada berapa pemilih, logistik pemilu di Jakarta sampai mana, dan sebagainya,” ungkap Betty.

Jika rencana itu terwujud, kelak super app menjadi data politik terbesar di Indonesia. ”Target di 2024, tapi ya bisa dikembangkan berkelanjutan,” katanya. (*/c14/ttg)