Skema penjualan tiket maskapai penerbangan melalui wholesaler membuka celah lahirnya calo. Menjadi paradoks, ada agen perjalanan umrah memiliki tiket penerbangan, namun tak punya jamaah. Pun sebaliknya.

 

 

BALIKPAPAN – Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2020 terkait biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (BPPIU) di masa pandemi ditetapkan sebesar Rp 26 juta. Namun, angka ini hanya berlaku di Pulau Jawa. Di Kalimantan khususnya Kaltim, biaya umrah termurah minimal Rp 31–32 juta.

“KMA Nomor 777/2020 itu relevansinya sudah tidak berlaku di Kaltim. Di Kaltim itu berangkat umrah minimal Rp 31-32 juta. Karena ada biaya add ons untuk domestic flight di luar Pulau Jawa,” terang Ketua Forum Travel Umrah Balikpapan Achamd Saifudin kepada Kaltim Post, Jumat (19/8).

Saifudin menjelaskan, sejumlah faktor memengaruhi mahalnya biaya umrah dari Kaltim. Antara lain keputusan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Satgas Covid-19. Memaksa perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus mengikuti rute penerbangan yang sudah ditentukan. Hingga membuat penyesuaian biaya kepada calon jamaah.

“Ada edaran Kemenhub Nomor 71/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri dengan Transportasi Udara pada masa Pandemi Covid-19. Edaran ini membuat pesawat untuk jamaah umrah di lima bandara termasuk Sepinggan (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) Balikpapan tidak boleh terbang langsung ke Arab Saudi,” bebernya.

Surat Edaran Kemenhub Nomor 71/2022 menyebutkan, belum dibukanya penerbangan langsung internasional. Pesawat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Adi Soemarno Solo, dan SAMS Sepinggan Balikpapan harus transit lebih dulu ke bandara yang sudah ditentukan. Khusus penerbangan jamaah umrah dari Balikpapan, maka lebih dulu harus transit ke Bandara Juanda Surabaya.

“Jadwal tersebut berlaku mulai 16 Agustus 2022. Ini yang kami sayangkan. Bayangkan seminggu sebelum kami terbang pada 25 Agustus nanti (perdana untuk musim baru umrah 2022), peraturan ini keluar,” ucapnya.

“Jadi kami minta pengertian jamaah untuk tambah biaya, karena untuk penerbangan domestik tersebut dikenakan biaya add ons pulang pergi sesuai rute penerbangan. Lumayan tambahnya, Balikpapan-Surabaya itu Rp 1-1,5 juta untuk Lion Air misalnya. Baru nanti dari Surabaya terbang ke Madinah,” tambahnya.

Lanjut dia, kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya harga tiket pesawat. Harga terbaru, Saifudin menyebut untuk penerbangan low cost carrier (LCC) saja yang semula Rp 15 juta menjadi Rp 17 juta. Yang Rp 17 juta menjadi Rp 19 juta. Bergantung jenis maskapainya.

“Kami sampaikan kepada jamaah. Kenaikan ini bukan dari travel agen. Tetapi memang dari tiket pesawat karena kenaikan bahan bakar, hingga kenaikan airport tax. Dan kenaikan ini sudah tidak bisa dielakkan lagi,” ungkapnya.

“Jamaah pun kaget. Namun apa boleh buat jamaah sudah niat (umrah) dan tidak mungkin membatalkan karena kenaikan biaya ini,” imbuhnya.

Dirinya pun mengaku, untuk mendapatkan tiket tidak mudah. Seperti untuk penerbangan pada 25 Agustus nanti, baru pada Jumat (19/8), dirinya bisa mengamankan tiket pergi pulang untuk calon jamaah dari grup travelnya yang berjumlah 82 orang, terdiri dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Samarinda. Itu pun untuk rute Surabaya-Madinah. Sementara untuk Balikpapan-Surabaya belum ada slot yang keluar.

“Memang riskan karena waktunya sangat mepet. Dan cari jadwal itu dari maskapai. Aturnya ini sulit karena kami harus terbang dari Balikpapan paling pagi ke Surabaya, karena pesawat dari Surabaya-Madinah itu jam 11.40 pagi,” tuturnya.

Karena kondisi yang saat ini, banyak PPIU seperti Saifudin akhirnya ke depan akan memilih reguler flight. Yang memang selalu tersedia, baik saat umrah maupun tidak. Namun, owner PT Wisata Pahala Utama tersebut mengaku, hal lain yang paling memberatkan PPIU adalah sistem penjualan tiket maskapai. Yang khusus umrah tidak lagi langsung kepada end consumer. Melainkan melalui wholesaler.

“Maskapai punya jadwal terbang. Tiketnya dilepas ke wholesaler dan wholesaler beli borongan. Dari wholesaler ini kami baru bisa dapat beli tiket,” jelasnya.

Skema ini, kata Saifudin, kemudian berkembang menjadi lahirnya calo-calo tiket penerbangan. Bahkan disebutnya, ada paradoks di mana sejumlah travel punya tiket namun tak memiliki jamaah. Dan, ada juga yang punya jamaah tapi belum memiliki tiket.

“Bagi kami ini sangat meresahkan. Makin banyak broker. Karena harga yang dijual itu tidak lagi harga asli dari maskapai,” ucap Saifudin.

Kondisi ini sebenarnya sudah diketahui Kementerian Agama dan mendapat atensi dari asosiasi PPIU di seluruh Indonesia. Pihaknya pun sudah menyatakan keberatan ketika dilaksanakan survei terkait penjualan tiket melalui wholesaler. Di sisi lain menentang kebijakan Kemenhub soal pengalihan rute penerbangan umrah di lima bandara internasional.

“Kami pokoknya sudah sampaikan opini kami soal aturan dan sistem penjualan tiket,” sebutnya.

Baginya, Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan harus bisa terlibat mengatasi persoalan yang mendera jamaah umrah saat ini. “Ini bisnis kepastian. Kapan berangkat, kapan pulang. Itu semua ada di tiket reguler. Tapi kondisinya, ya, seperti itu (ada wholesaler),” tambahnya.

Sementara untuk charter flight akibat perubahan biaya, potensi calon jamaah tak bisa berangkat karena tambahan biaya membuat kemungkinan gagal berangkat selalu ada. “Sebab, namanya charter, kalau tidak penuh bisa alih rute. Bisa jadi tidak berangkat. Karena itu fokus kami di reguler flight meski ada sistem pembelian tiket tadi,” ungkapnya.

Selebihnya, Saifudin menyebut dari informasi yang diperolehnya, Pemerintah Arab Saudi tahun ini memberlakukan aturan untuk bisa masuk ke Raudhah Masjid Nabawi di Madinah. Jamaah umrah harus mendapat tasreh (surat izin) terlebih dulu dari otoritas setempat.

“Jadi semacam antrean untuk membatasi jumlah orang yang masuk pada saat tertentu. Untuk sisanya, seperti usia tidak ada (pembatasan). Yang terpenting jamaah menyiapkan vaksin meningitis dan booster (vaksin Covid-19),” ujarnya.

Setelah pandemi Covid-19 mereda, animo jamaah umrah menggeliat lagi. Sayangnya, dibarengi dengan kenaikan harga tiket pesawat yang memicu membengkaknya biaya perjalanan umrah secara keseluruhan. Walhasil, para pelaku usaha jasa umrah berkeberatan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada.

Dia menyebut menerima informasi kenaikan harga tiket pesawat Garuda awal Agustus lalu. Ketentuannya, kenaikan harga tersebut berlaku juga untuk tiket yang sudah mereka booking. Untuk penerbangan Agustus ini naik sekitar Rp 800 ribu. Kemudian untuk penerbangan September naik jadi sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta.

Menurut Wawan, keputusan kenaikan harga tiket secara sepihak dan mendadak itu, merugikan travel. Sebab, mereka otomatis menaikkan harga paket umrah yang sudah dibayar jamaah. Akibatnya jamaah merasa dirugikan.

“Kemampuan ekonomi jamaah umrah itu berbeda-beda. Jangankan ada tambahan Rp 1 juta, ada tambahan biaya Rp 500 ribu saja kadang cukup berat,” tuturnya.

Wawan juga mengatakan, keputusan Garuda menaikkan harga tiket umrah akhirnya diikuti maskapai lainnya. Bahkan maskapai Saudia ikut menaikkan harga tiket umrah, dengan skema yang mereka sebut sebagai upselling. Begitupun untuk maskapai-maskapai swasta lainnya.

Dijelaskannya, travel keberatan dengan keputusan kenaikan harga tiket yang berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta tersebut. Baginya kenaikan harga tersebut tidak masuk akal. Kalaupun ada kenaikan pajak bandara, harga avtur, dan lainnya, kenaikan harga tiket umrah tidak semahal itu. (dwi/k16)

PENULIS

Muhammad Ridhuan

Nofiyatul Chalimah