Pelaksanaan pembangunan fisik bendungan pengendali (bendali) dan kolam retensi di hulu Sungai Karang Mumus (SKM), dengan sistem penganggaran tahun jamak (multiyears contract/MYC) akan segera dimulai. Kegiatan itu simultan dengan pembebasan lahan yang tengah berproses.

 

SAMARINDA – Sosialisasi perihal pembebasan lahan terkait imbas pengerjaan proyek penanganan banjir telah dilakukan. Pihak-pihak terkait pun tengah mengebut penyelesaian proyek tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Rosnayadi Novida menerangkan, saat ini pihaknya tengah merampungkan dokumen administrasi untuk lelang, selanjutnya diunggah ke laman LPSE. Sementara itu, yang sudah tayang lelang baru manajemen konstruksi (MK) senilai Rp 3,3 miliar. “Target kami bulan ini sudah tayang, minimal Agustus sudah mulai fisiknya dengan anggaran senilai Rp 50 miliar dari APBD murni. Sedangkan total kebutuhan mencapai Rp 205 miliar,” ucapnya, Rabu (6/7). Dia menjelaskan, pembangunan kolam retensi di sisi Perumahan Bengkuring Raya membutuhkan lahan seluas sekitar 18 hektare. Sedangkan untuk turap di sisi SKM minimal lahan yang diperlukan sekitar 3,56 hektare.

“Lahan untuk kolam retensi informasinya sebagian ada yang milik pemkot. Makanya akan koordinasi lagi ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Samarinda mengenai kejelasan asetnya,” ucapnya.

Sedangkan kepada tim pembebasan lahan di bidang Pertanahan Dinas PUPR Samarinda, pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan. Jika memang hanya sanggup sebagian, minimal area pembangunan turap seluas 3,56 hektare bisa diprioritaskan. “Lebih bagus kalau seluruhnya bisa klir. Bahkan rencana kolam retensi di Kelurahan Budaya Pampang yang targetnya seluas 20 hektare tahap satu itu bisa selesai tahun ini,” jelasnya.

Sebelumnya, tim bidang Pertanahan Dinas PUPR Samarinda menggelar sosialisasi rencana pembebasan lahan menghadirkan ketua RT dan pemilik lahan yang berpotensi terkena imbas proyek tersebut di kantor Kelurahan Sempaja Timur. Setelah agenda tersebut, warga diminta melengkapi legalitas kepemilikan lahan, kemudian disetorkan sementara ke pemerintah kelurahan. “Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan memberi tanda batas lahan terdampak, untuk mempermudah tim pengukuran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai bahan untuk penerbitan peta bidang. Targetnya bisa rampung tahun ini sesuai kebutuhan tim pelaksana fisik,” tegas Kabid Pertanahan Dinas PUPR Samarinda Ignatius Harry Sutadi. (dra)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46