SAMARINDA – Rencana pembebasan lahan terhadap permukiman bantaran Sungai Karang Asam Besar (KAB) di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, dimulai akhir tahun ini.

Rusmadi menerangkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meninjau kondisi sungai KAB dalam rangka program penanganan banjir, terutama yang kerap terjadi di sekitar wilayah Pasar Kedondong hingga Jalan Revolusi dan Jalan M Said. Selama ini upaya pengerukan sudah dilakukan tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sepanjang 8 kilometer. “Kondisi sungai sudah lebih baik sejak pelaksanaan pengerukan tiga tahun belakang, masalahnya ada di sisi hilir sepanjang 1,6 kilometer akibat permukiman warga yang padat. Bahkan jarak antar-sisi ada yang hanya 1-2 meter,” ucapnya, Selasa (5/7).

Tidak hanya itu, sampah warga juga masih menjadi masalah yang belum diselesai. Padahal, berkaca dari visi Pemkot Samarinda menjadikan Kota Tepian sebagai pusat kota peradaban, yakni warga menyadari bahwa sungai sebagai sumber kehidupan dan kesehatan. Tidak selayaknya sungai menjadi tempat sampah, melainkan harus dijaga bersama kelestariannya. “Masih banyak ditemukan jendela atau dinding belakang rumah warga bantaran terdapat tumpukan sampah. Biasanya ketika malam siap dibuang ke sungai,” ucapnya.

Sebagai solusi, dia telah berkoordinasi dengan tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk memulai menyusun perencanaan pembebasan lahan permukiman bantaran sungai sisi hilir sungai KAB di APBD Perubahan (APBD-P) 2022. Dengan polanya yang sama seperti yang dikerjakan di SKM. “Sebetulnya soal skala priotitas. Makanya akhir tahun ini kami siapkan (dokumen perencanaan) Sungai KAB,” ucapnya.

Terpisah, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Runandar menyebut, tahun ini pihaknya menganggarkan Rp 2 miliar untuk normalisasi Sungai KAB. Permasalahan terbesar adalah penyempitan akibat permukiman di sisi hilir, serta sampah. “Makanya kami sangat berharap dukungan pemkot untuk membebaskan lahannya. Kami siap melanjutkan normalisasi ketika lahan sudah siap,” ucapnya.

Sementara itu, PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) BWS Kalimantan IV Anwar menjelaskan, pihaknya akan ikut menormalisasi Sungai KAB dengan anggaran Rp 200 juta. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mencegah banjir serta mengembalikan kondisi sungai seperti sedia kala. “Sementara hanya anggaran kecil untuk operasional dan pemeliharaan. Ke depan kami akan diskusikan dengan pimpinan untuk kegiatan fisik dengan anggaran yang lebih besar. Tapi tentu tergantung kesiapan lahan,” tutupnya. (dra)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46