TANA PASER - Kecewa berat dirasakan Rizka Dewanti dan Yulia Dwi P atas penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkab Paser pada 2021. Rizka dan Yulia seharusnya diambil sumpah jabatan sebagai CPNS pada 1 April 2022 lalu, mengisi formasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser. 

Semua tahapan sejak pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKS), seleksi kompetensi bidang (SKB), sampai tahap pemberkasan telah dilaluinya dan dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, dua hari jelang jadwal pengambilan sumpah oleh bupati, enam peserta dinyatakan tidak bisa mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) oleh BKN. Tapi di tengah perjalanan, empat peserta lainnya lulusan SMA sederajat dinyatakan lulus dan diambil sumpah jabatan sebagai CPNS. Tapi tidak untuk Rizka dan Aulia.

Dari informasi yang dia terima dari Pansel CPNS Pemkab Paser, prodi ijazah Rizka dan Aulia tidak sesuai formasi yang dibutuhkan. Di sistem Kemenpan RB tidak sinkron kebutuhannya. Padahal, dia telah dinyatakan lulus oleh BKN. Perjuangan panjangnya menghadap ke DPRD Paser, dan pansel pun sampai sekarang belum ada titik terang. Sementara, Rizka telah keluar dari kantor dia bekerja sebelumnya, di perusahaan batu bara Kecamatan Batu Kajang.

"Saya sebenarnya sudah tidak ngotot ingin dilantik jadi PNS, tapi ingin melihat pertanggungjawaban pansel selaku yang merekrut dari awal sampai dinyatakan lulus," kata Rizka, Selasa (21/6).

Dia menyayangkan, BPSDM merupakan instansi yang mengurusi penerimaan pegawai tapi justru kecolongan dalam kasus ini. Panitia pelaksana meloloskan dari proses administrasi sampai dinyatakan kelulusan. Namun, H-2 sebelum pengambilan sumpah dibatalkan.

Sampai sekarang, Rizka belum tahu kesalahan di mana. Hanya disampaikan kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Tapi, tidak tahu apakah karena prodi yang salah atau hal lainnya. Dalam formasi yang dibuka, ada prodi Sosial Politik, sementara Rizka prodi Ilmu Komunikasi. Dia lulusan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, prodi Ilmu Komunikasi berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

"Kalau memang tidak sama kualifikasi pendidikannya, mengapa diloloskan tahap administrasi sampai pemberkasan. Kami juga tidak dilibatkan selama proses konsultasi ke Jakarta sehingga tidak tahu inti permasalahannya," tuturnya.

Rizka juga berharap mendapatkan dukungan dari wakil rakyat atau anggota DPRD Paser. Dia menunggu jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang sudah lama diusulkannya namun tak kunjung diagendakan. Setelah ke DPRD, dia berencana membawa permasalahan ini ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Ditanya apakah akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Dia masih belum terpikir ke sana.

"Jika tidak bisa diakomodasi nasib kami berdua, pemerintah setidaknya harus membuat rilis resmi dan ada permintaan maaf. Sampai sekarang, informasi yang disampaikan hanya melalui telepon dan pesan WhatsApp, tidak resmi," katanya.

Perjuangannya mengikuti pendaftaran seleksi ini kata dia tidak mudah, sembari bekerja di pertambangan, harus membagi waktu belajar sampai ikut tes.  Sementara, Aulia prodi pendidikannya Manajemen Keuangan.

Terpisah saat ditemui di ruangannya, Sekretaris Kabupaten Paser Katsul Wijaya didampingi Kepala BPSDM Paser Suwito menjelaskan, pemerintah daerah telah berupaya memperjuangkan agar kedua CPNS yang dinyatakan lulus tersebut bisa diakomodasi tetap dilantik. Sudah beberapa kali menghadap ke BKN dan Kemenpan RB, hasilnya masih nihil.

"Poin utama dari penjelasan Kemenpan RB saat minggu lalu kami ke Jakarta, formasi yang dicari itu tidak sesuai jurusannya, berdasarkan sistem di ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia," kata Katsul.

Padahal kata Katsul, daerah telah berupaya agar ada solusi lain untuk kedua peserta. Semisal, dipindah penempatannya ke instansi lain sesuai formasinya agar tetap dilantik. Namun, tetap ditolak oleh Kemenpan RB. Dalam waktu dekat, Pemkab Paser akan bertemu dengan Rizka dan Aulia, bersama DPRD Paser. Dari hasil pertemuan itu nanti, akan dilanjutkan kembali dikonsultasikan ke Kemenpan RB di Jakarta.

"Setelah itu, kita akan membuat pernyataan resmi jika sudah audiensi dengan peserta, dan ada pernyataan terbaru dari Kemenpan RB dari hasil audiensi itu," jelas Suwito.(jib/far/k15)