Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) menimbulkan potensi disparitas (kesenjangan) dengan daerah asal IKN, yaitu PPU. Berpotensi, apabila pemerintah pusat tak memberikan perhatian khusus kepada daerah, salah satunya peningkatan dana insentif bagi PPU.

 

 

PENAJAM-Sejumlah pejabat teknis dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam bertemu, dan merumuskan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU bisa mendapatkan peningkatan dana insentif dari pemerintah pusat sebagai daerah asal IKN, kemarin.

"Kami berharap, keinginan Pemkab PPU ini dapat tersampaikan detail dan sudah bisa terwujud di anggaran Pemkab PPU, dari alokasi dana insentif khusus dimaksud," kata Plt Bupati PPU Hamdam.

Tampak hadir pada rapat, Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab)  PPU Tohar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU  Tur Wahyu Sutrisno, Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang dan sejumlah staf.

Menurut Hamdam, pemindahan IKN bakal menimbulkan kesenjangan, mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan bahkan penyediaan kebutuhan air bersih sudah sangat jauh dari anggaran daerah. Permasalahannya bakal kian kompleks ditambah problem peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar bisa mengejar ketertinggalan dari SDM yang akan masuk di IKN.

Jika tidak ada lagi anggaran dari pemerintah pusat, tambah dia, otomatis dalam rentang satu atau dua tahun ke depan, PPU dipastikannya tertinggal jauh dari IKN. “Sementara, IKN tanpa disokong dari kabupaten sekitar terkhusus PPU pastilah akan kesulitan dalam berbagai hal,” katanya.

Hamdam  berharap jika IKN berkembang ke wilayah PPU, bagaimana ketersediaan air bersih sudah dapat terpenuhi, infrastruktur jalan dan sebagainya juga telah menunjang itu. Ia juga berharap beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa PPU bisa dialokasikan, sehingga SDM PPU bisa bersaing dan bernilai jual. Formulasi beasiswa ini akan didiskusikan dengan pemerintah pusat.

Kepala Bagian Pembangunan Setkab  PPU Nicko Herlambang mengatakan, pembangunan IKN di wilayah PPU ini zonasinya dibagi jadi beberapa kepentingan. Pertama, akses logistik dapat secepatnya terbangun untuk mendukung pembangunan IKN. Kedua, di luar itu, Pemkab PPU juga berharap bagaimana jalan-jalan pertanian di PPU terbangun, sehingga memudahkan untuk mengakses hasil pertanian  ke wilayah dan memenuhi kebutuhan IKN. "Jangan sampai disparitas itu nanti terjadi ketika anggaran puluhan triliun sudah sampai ke IKN Sepaku, dan ternyata di PPU untuk kebutuhan air bersih saja tidak bisa terpenuhi," kata Nicko Herlambang merasa ironis. (far/k15)

 

 

ARI ARIEF

[email protected]