Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam mempertanyakan sistem baru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim. Menurutnya, isi yang tertuang dalam RKPD tidak pararel dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim, terkait pengaturan bantuan keuangan (Bankeu).

 

SAMARINDA – Pertanyaan Muhammad Adam mengenai Bankeu yang sudah “dikunci” oleh Pemprov Kaltim sebesar Rp 800 miliar. Padahal saat ini masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“2021, kami agak repot karena sistem baru RKPD, baik Bankeu, belanja langsung, hibah yang sebelumnya pararel, tapi ini jauh dari Pergub. Ini sudah ada yang mengatur bantuan keuangan. Pergub, Bankeu kita masih penyampaian KUA-PPAS, kita berdiskusi dengan mitra, tapi kita dikunci Rp 800 miliar untuk tahun 2023,” ujarnya, dalam rapat pimpinan DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim di Gedung D Lantai 6, Kantor DPRD Kaltim.

Dia menilai, Pergub Bankeu Rp 800 miliar untuk tahun 2023 tersebut hendaknya mendapat kesepakatan bersama, antara legislatif dan eksekutif. “2023 Pergub sudah ada. Alangkah baiknya Pergub yang dikunci Rp 800 miliar ini kita bahas di TAPD dulu, kita diskusikan dulu,” katanya.

“Jika memang sebuah keharusan dan aturannya begitu, mungkin paling tidak, kita jauh hari diskusi. Tapi kita belum bicara nota keuangan KUA-PPAS. Tapi info sudah ada atau draf, tapi mohon DPRD diajak diskusi,” sambungnya.

Adam berharap, ke depan tidak ada lagi usulan kabupaten/kota yang diusulkan untuk memperoleh Bankeu akhirnya tertolak, lantaran Pergub Bankeu tersebut. “Usulan kabupaten/kota yang kita mintakan Bankeu melalui Reses kita harapkan jangan sampai terulang seperti tahun lalu,” pungkasnya. (adv/hms7/kri)