SAMARINDA- Komisi I DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak H La Gessa selaku pemilik lahan, dengan perusahaan PT Baramulti Sukses Sarana (BSSR), Selasa (14/6). RDP itu menindaklanjuti persoalan sengketa lahan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Komisi I juga menghadirkan Hj Mursana selaku istri pemilik lahan, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Kesatria Pancasila, PT BSSR, Polres Kutai Kartanegara, Polsek Loa Janan, Camat Loa Janan, Kepala Desa Batuah, Ketua RT 21 Desa Batuah, serta saksi-saksi batas lahan H La Gessa.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, didampingi Wakil Ketua Komisi I Yusuf Mustofa, dan Anggota Komisi I Jahidin. Disampaikan Baharuddin Demmu, persoalan ini berawal dari adanya dugaan pemalsuan dokumen surat lahan dan penggusuran lahan oleh PT BSSR di Desa Batuah, Km 26, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami selaku Komisi I DPRD Kaltim hanya memfasilitasi, tidak pada posisi mengambil keputusan akhir. Intinya, kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, itu lebih baik,” kata Bahar, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, bahwa H La Gessa melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa pihaknya belum pernah menjual lahan miliknya seluas 3,3 Ha kepada PT BSSR yang saat ini telah dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Mereka juga menegaskan, tidak pernah membuat surat pelepasan hak tanah atas lahan 3,3 Ha yang diduga dijadikan landasan oleh perusahaan. Mereka juga menduga, dokumen tersebut dipalsukan oleh pihak lain, tanda tangan H La Gessa di dokumen tersebut diyakini berbeda dengan tanda tangan aslinya,” sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan Politisi PAN ini, bahwa melalui kuasa hukumnya, meminta agar sepanjang belum ada penyelesaian sengketa, PT BSSR menghentikan sementara kegiatan pertambangan di atas lahan yang dipersengketakan.

“Sementara, pihak perusahaan meyakini telah memegang dokumen jual beli atau kwitansi pembayaran atau surat pelepasan hak tanah yang sah dari H La Gessa. Apakah dokumen tersebut asli atau palsu, PT BSSR menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemalsuan kepada aparat kepolisian,” terangnya. (adv/hms6/kri)