SAMARINDA–Penyelidikan kasus kebakaran lima bangunan di kawasan Sungai Kunjang, masih terus berproses. Polisi pun masih mendalami yang menyebabkan api mengamuk dua hari lalu.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli mengungkapkan, aparat penegak hukum masih mendalami soal musibah kebakaran tersebut. Sementara itu, disinggung masalah adanya dugaan penimbunan solar, Ary mengklaim belum menerima detail laporan. Sebab, setelah petugas dan relawan berhasil menjinakkan si jago merah, kebakaran meninggalkan aroma solar yang menyengat. "Saya belum dapat laporan detail penyidik (adanya penimbunan solar) ya, tetap diselidiki," ucapnya singkat.

Sementara itu, dikonfirmasi Lurah Karang Asam Ulu Norbaiti Zarta menyebut baru mengetahui adanya kegiatan penimbunan solar di wilayahnya. Dia menegaskan, perniagaan bahan bakar minyak yang tidak mengantongi izin sangat dilarang. "Kami akan lakukan pengawasan. Kalau sampai ada akan langsung datang bersama Pak RT. Bila tetap menjalankan usaha itu, akan kami lapor ke polisi," tegasnya. Ditanya soal pemilik “gudang” solar yang terbakar, dia menyebut awalnya tidak mengetahui.

Namun, baru-baru ini ada yang mendatanginya untuk meminta surat keterangan ke bank. Mengurus pergantian uang yang terbakar. "Waktu ada yang datang minta surat keterangan baru saya tahu. Bilangnya dia yang punya usaha solar itu, pemilik warung makan, sekaligus solar," jelasnya. Dia menyebut, pemilik “gudang” solar dan warung makan sumber api berawal adalah Mujianto dan istrinya, Ira. Ketua RT pun dipaparkan tak mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut di wilayahnya.

"Pak RT 25 enggak tahu soal aktivitas itu (penimbunan BBM) itu. Tahunya (Mujianto dan istri) cuma jualan nasi saja," sesalnya.

Sebelumnya, Area Manager Communication and CSR Regional Kalimantan Susanto Satria menyebut, sangat menyayangkan hasil temuan tim pemadam kebakaran tersebut. Penimbunan BBM subsidi oleh oknum-oknum tertentu diklaim memberikan berbagai dampak. "Selain kerugian materi (merugikan negara), adanya penumpukan membahayakan lingkungan, dan keselamatan," sesalnya.

Pertamina tentu mendukung Pemkot Samarinda dan aparat penegak hukum (APH) yang telah meluncurkan program Fuel Card 2.0. Tujuannya mengendalikan distribusi BBM solar subsidi agar tepat sasaran. "Fuel card tersebut telah didesain secara sistematis. Per kartu hanya untuk satu nomor polisi. Melakukan penimbunan dan meniagakan kembali BBM tanpa izin merupakan tindakan pidana," tegasnya. (dra/k8)

 

ASEP SAIFI ARIFIAN

@asepsaifi